SIAU — Perhelatan demokrasi pemilu gubernur (pilgub) tak mau dibiarkan begitu saja oleh segenap elemen Nusa Utara. Bahkan secara tegas tetap mendukung siapapun guburnur yang bakal dipasang bersama figur dari daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina ini. Namun jika dalam penentuan pasangan dari partai politik belakangan tidak mengakomodir calon asal Nusa Utara, maka secara tegas mendesak siapapun gubernur terpilih Sekretaris Provinsi (Sekprov) merupakan harga mati milik salah satu etnis terbesar di Sulut ini.
Pernyataan keras ini dilontarkan Mister Gidion Maru MHum. Menurut kandidat program doktoral UGM Jogjakarta ini, sejak awal Nusa Utara tidak mau lagi disebut sebagai warga kelas tiga dibumi Nyiur Melambai ini. “Kalau semua calon guburnur masih merasa kami sebagai bagian dari Sulut, maka siapapun yang terpilih nanti sekprov-nya adalah birokrat Nusa Utara,” tegas Maru.
Lebih lanjut dikatakan staf pengajar Unima Tondano ini, sangat banyak birokrat dari Sangihe, Talaud dan Sitaro yang pantas menduduki posisi orang ketiga di Sulut. Sebut saja, Robby Kumenaung, HR Makagansa, Robby Silangen, Djouhari Kansil dan lain-lain. Nama-nama mereka sudah tak asing lagi dideretan birokrat berotak brilian di Sulut. “Jadi silakan Minahasa dan Totabuan saling berebutan posisi papan satu dan dua, tapi jangan lupa siapa yang terpilih, jabatan sekprov jatah Nusa Utara,” tukasnya.
Pendapat lain dikatakan Hardi Karia Tatodi SH yang menyebutkan perwakilan Nusa Utara masih disengani untuk bertarung pada pilgub nanti. Apalagi dukungan terhadap Drs Winsulangi Salindeho makin mengkuat. Wajar-wajar saja semua etnis punya gacoannya masing-masing, termasuk Bu Winsu begitu dicintai warga. “Kami tetap berharap calon dari Nusa Utara dipinang partai untuk bersanding dengan figur populis lainnya,” harap Tatodi.(nadine)
SIAU — Perhelatan demokrasi pemilu gubernur (pilgub) tak mau dibiarkan begitu saja oleh segenap elemen Nusa Utara. Bahkan secara tegas tetap mendukung siapapun guburnur yang bakal dipasang bersama figur dari daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina ini. Namun jika dalam penentuan pasangan dari partai politik belakangan tidak mengakomodir calon asal Nusa Utara, maka secara tegas mendesak siapapun gubernur terpilih Sekretaris Provinsi (Sekprov) merupakan harga mati milik salah satu etnis terbesar di Sulut ini.
Pernyataan keras ini dilontarkan Mister Gidion Maru MHum. Menurut kandidat program doktoral UGM Jogjakarta ini, sejak awal Nusa Utara tidak mau lagi disebut sebagai warga kelas tiga dibumi Nyiur Melambai ini. “Kalau semua calon guburnur masih merasa kami sebagai bagian dari Sulut, maka siapapun yang terpilih nanti sekprov-nya adalah birokrat Nusa Utara,” tegas Maru.
Lebih lanjut dikatakan staf pengajar Unima Tondano ini, sangat banyak birokrat dari Sangihe, Talaud dan Sitaro yang pantas menduduki posisi orang ketiga di Sulut. Sebut saja, Robby Kumenaung, HR Makagansa, Robby Silangen, Djouhari Kansil dan lain-lain. Nama-nama mereka sudah tak asing lagi dideretan birokrat berotak brilian di Sulut. “Jadi silakan Minahasa dan Totabuan saling berebutan posisi papan satu dan dua, tapi jangan lupa siapa yang terpilih, jabatan sekprov jatah Nusa Utara,” tukasnya.
Pendapat lain dikatakan Hardi Karia Tatodi SH yang menyebutkan perwakilan Nusa Utara masih disengani untuk bertarung pada pilgub nanti. Apalagi dukungan terhadap Drs Winsulangi Salindeho makin mengkuat. Wajar-wajar saja semua etnis punya gacoannya masing-masing, termasuk Bu Winsu begitu dicintai warga. “Kami tetap berharap calon dari Nusa Utara dipinang partai untuk bersanding dengan figur populis lainnya,” harap Tatodi.(nadine)