BeritaManado.com

Serikat Pekerja Lintas Media Sulawesi Utara Dideklarasikan

May 18
20:14 2017

 

Deklarasi Serikat Pekerja Lintas Media

Deklarasi Serikat Pekerja Lintas Media

 

 

 

 

Manado – Puluhan jurnalis yang bernaung di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, mendeklarasikan berdirinya Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) di Sulawesi Utara (Sulut), yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut, Jalan 17 Agustus Teling, Kecamatan Wanea, Kamis (18/5/2017) pagi.

 

Baca:  FRANSISKUS TALOKON Nakhodai SPLM Sulut

 

Deklarasi yang diawali dengan diskusi bertema “Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Pekerja Media” menghadirkan sejumlah pembicara dari Disnakertrans Sulut, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengurus AJI Indonesia.

Ketua Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Cabang Sulawesi Utara, Fransiskus Talokon didampingi Sekretaris Ady Putong mengatakan, SPLM ini, bisa menjadi wadah dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi para pekerja media khususnya yang berada di Sulawesi Utara.

“Dunia jurnalis merupakan profesi dan pekerjaan yang berat dan harus diperjuangkan. Untuk itu dengan bergabung ke SPLM, pekerja media akan lebih paham tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, memahami hak-hak sebagai pekerja sehingga mempunyai posisi tawar yang kuat dengan perusahaan media tempat mereka bekerja,” papar Fransiskus.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Sulut, Lucky Taju mengatakan, berdirinya SPLM akan semakin membantu Pemerintah Sulut untuk dapat mengatasi persoalan para pekerja khususnya para pekerja media baik kersejahteraan gaji maupun jaminan kesehatannya.

“Disnakertrans sangat terbuka apabila ada keluhan-keluhan terkait pekerja media yang diperlakukan tidak adil baik terkait gaji, maupun jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaanya,” kata Lucky.

Kepala Unit Manajemen Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Meisria Kaparang mengatakan banyak para pekerja di media yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai peserta secara mandiri.

“Karena memang pemberi kerja atau perusahaan belum mendaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan pada mereka,” ujar Meisria.

Lanjut Meisria, BPJS Kesehatan sudah melakukan MoU atau kerjasama dengan Kejaksaan agar mendorong perusahaan nakal yang tidak mendaftarkan pekerjanya.

“Peserta dijamin bukan cuma pekerjanya tapi sudah termasuk oleh keluarganya. Perusahaan yang bermasalah itu tentu akan berurusan dengan aturan yang berlaku,”ujar dia.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manado, Asri Basir menyampaikan, selama ini baru sedikit media di Sulut yang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Padahal sudah menjadi keharusan untuk masuk dalam jaminan ketenagakerjaan,” ujar Asri.

Asri menambahkan, jaminan ketenagakerjaan untuk menjamin para pekerja khususnya pekerja media mendapatkan jaminan diantaranya asuransi kecelakaan kerja dan tunjangan hari tua.

Diskusi yang dipandu moderator Ronni Buol ini pada sesi terakhir menghadirkan Pengurus AJI Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Joni Aswira.

Joni menyampaikan, Serikat Pekerja itu diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 tahun 2000.

“Karena ini adalah lintas media, maka bisa membantu para jurnalis yang bekerja di perusahaan media untuk mendapatkan hak kesejahteraan,” ujar Joni.

Lanjutnya, SPLM ini akan menjadi kendaraan negosiasi untuk perusahaan media yang dikatakan tidak patuh sehingga bisa membuat efek jera.

“Dan khusus koresponden atau pun kontributor adalah persoalan yang perdebatan yang tidak habis dibahas sampai saat ini,” papar dia.

Sedangkan Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun menyebutkan, serikat pekerja sangat penting karena menjadi wadah untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga.

“Ada tiga tri panji perjuangan AJI, yakni berjuang untuk kemerdekaan pers, profesionalisme, dan kesejahteraan pekerja media. Maka SPLM yang dibentuk AJI ini untuk menjawab salah satu perjuangan untuk kesejahteraan pekerja media,” papar Yoseph.

Yoseph mengatakan, ada berbagai masalah yang kerap muncul antara perusahaan media dan pekerja, di antaranya hubungan kerja yang tidak jelas, upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), serta risiko dari pekerjaan yang tidak mendapat tanggungan dari perusahaan.

“Persoalan-persoalan itulah yang nantinya menjadi pekerjaan bersama SPLM,” pungkas Yoseph.

Kegiatan diskusi dan deklarasi ini dihadiri puluhan jurnalis baik media cetak, online dan elektronik dari berbagai wilayah di Sulut.(***/sri)

 

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment