Bitung – Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, Audy Pangemanan hadir dalam kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara di Ruangan CJ Rantung, Senin (15/05/2017).
Ketua Tim Kunker Komisis VII DPR RI, H Mulyadi bersama rombongan diterima Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur, Steven Kandouw.
Mulyadi menjelaskan, tujuan kunjungan Komisi VII DPR RI untuk mendengar aspirasi di setiap daerah kemudian disesuaikan dengan program pemerintah, dan meninjau langsung pelayanan pertamina kepada masyarakat, juga menyangkut program listrik desa.
“Sesuai dengan program presiden jika ada daerah yang belum memiliki listrik dapat langsung melapor ke PLN,” jelas Mulyadi.
Audy mengatakan, kunjungan kerja dari Komisi VII bisa mendapat suport di pusat untuk proyek pembangunan kemajuan Sulawesi Utara.
“Seperti apa yang disampaikan Pak Gub, Bea Cukai di Sulut belum memiliki kantor, masih bolak-balik Makasar diharapkan supaya bisa memiliki Kantor Bea Cukai dan Imigrasi,” kata Audy.
Gubernur berharap kata Audy, untuk mengembangkan BUMD, begitu juga PLN bisa membagi proyek dengan daerah, biar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang sama sampai pedesaan dimana ujung dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat dan Komisi VII siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulut untuk kemajuan daerah,” katanya.
Turut hadir Ketua DPRD Sulut, Andre Angow, Sekprov Sulut, Edwin Silangen, GM PLN Suluttenggo, Baringin Nababan, GM Pertamina dan pejabat Eselon II dilingkup Pemprov Sulut.(***/abinenobm)
Bitung – Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, Audy Pangemanan hadir dalam kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara di Ruangan CJ Rantung, Senin (15/05/2017).
Ketua Tim Kunker Komisis VII DPR RI, H Mulyadi bersama rombongan diterima Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur, Steven Kandouw.
Mulyadi menjelaskan, tujuan kunjungan Komisi VII DPR RI untuk mendengar aspirasi di setiap daerah kemudian disesuaikan dengan program pemerintah, dan meninjau langsung pelayanan pertamina kepada masyarakat, juga menyangkut program listrik desa.
“Sesuai dengan program presiden jika ada daerah yang belum memiliki listrik dapat langsung melapor ke PLN,” jelas Mulyadi.
Audy mengatakan, kunjungan kerja dari Komisi VII bisa mendapat suport di pusat untuk proyek pembangunan kemajuan Sulawesi Utara.
“Seperti apa yang disampaikan Pak Gub, Bea Cukai di Sulut belum memiliki kantor, masih bolak-balik Makasar diharapkan supaya bisa memiliki Kantor Bea Cukai dan Imigrasi,” kata Audy.
Gubernur berharap kata Audy, untuk mengembangkan BUMD, begitu juga PLN bisa membagi proyek dengan daerah, biar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang sama sampai pedesaan dimana ujung dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat dan Komisi VII siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulut untuk kemajuan daerah,” katanya.
Turut hadir Ketua DPRD Sulut, Andre Angow, Sekprov Sulut, Edwin Silangen, GM PLN Suluttenggo, Baringin Nababan, GM Pertamina dan pejabat Eselon II dilingkup Pemprov Sulut.(***/abinenobm)