Manado – Dalam pertemuan koordinasi dan senergitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban untuk mengantisipasi demonstrasi yang akan dilakukan tanggal 2 Desember 2016 yang dilaksanakan di ruang rapat C.J Rantung kantor Gubernur Sulawesi Utara pekan lalu, sejumlah ormas di Sulut juga mempertanyakan peran pemerintah Daerah di kabupaten/kota menyingkapi situasi keamanan NKRI yang akhir-akhir ini mendapat “ujian”.
“Jadijangan hanya pimpinan daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi saja yang cape menyuarakan perdamaian NKRI, sementara pemerintah kabupaten/kota juga harus digenjot,” ujar perwakilan dari Brigade Manguni Indonesia di Sulut.
Dia menambahkan pertemuan koordinasi dan senergitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban untuk mengantisipasi demonstrasi yang akan dilakukan tanggal 2 Desember terkesan tersentralistik pada Provinsi padahal orang-orang serta tokoh-tokoh masyarakat itu ada di kabupaten/kota.
Sementara itu dalam pertemuan tersebut Kapolda Sulawesi Utara Irjen (Pol) Wilmar Marpaung mengatakan latar belakang diadakan pertemuan ini bertujuan koordinasi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Sulut.
“Informasi tanggal 25 November dan 2 Desember ada demo di Jakarta diharapkan rakyat Sulut tetap tenang tidak ikut ikutan demo,” katanya.
Untuk itu tanggal 30 November rencananya akan diadakan apel Kebangsaan Nusantara, harapan para pimpinan Ormas,
LSM Tokoh Agama dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mensosialisasikan kepada anggota-anggotanya mengenai himbauan dari Forkopimda Sulut. (Rizath Polii)
Manado – Dalam pertemuan koordinasi dan senergitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban untuk mengantisipasi demonstrasi yang akan dilakukan tanggal 2 Desember 2016 yang dilaksanakan di ruang rapat C.J Rantung kantor Gubernur Sulawesi Utara pekan lalu, sejumlah ormas di Sulut juga mempertanyakan peran pemerintah Daerah di kabupaten/kota menyingkapi situasi keamanan NKRI yang akhir-akhir ini mendapat “ujian”.
“Jadijangan hanya pimpinan daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi saja yang cape menyuarakan perdamaian NKRI, sementara pemerintah kabupaten/kota juga harus digenjot,” ujar perwakilan dari Brigade Manguni Indonesia di Sulut.
Dia menambahkan pertemuan koordinasi dan senergitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban untuk mengantisipasi demonstrasi yang akan dilakukan tanggal 2 Desember terkesan tersentralistik pada Provinsi padahal orang-orang serta tokoh-tokoh masyarakat itu ada di kabupaten/kota.
Sementara itu dalam pertemuan tersebut Kapolda Sulawesi Utara Irjen (Pol) Wilmar Marpaung mengatakan latar belakang diadakan pertemuan ini bertujuan koordinasi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Sulut.
“Informasi tanggal 25 November dan 2 Desember ada demo di Jakarta diharapkan rakyat Sulut tetap tenang tidak ikut ikutan demo,” katanya.
Untuk itu tanggal 30 November rencananya akan diadakan apel Kebangsaan Nusantara, harapan para pimpinan Ormas,
LSM Tokoh Agama dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mensosialisasikan kepada anggota-anggotanya mengenai himbauan dari Forkopimda Sulut. (Rizath Polii)