Manado – Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang menyebutkan APBD Provinsi Sulut Tahun 2015 benar-benar pro rakyat. Penegasan itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penjelasan Gubernur terhadap Ranperda APBD Provinsi Sulut tahun 2015 di ruang rapat paripurna DPRD Sulut Kamis (19/11/2014).
“Total pendapatan direncanakan sebesar Rp. 2.557.555.499.000 triliun meningkat hampir 100 persen dibanding dengan pendapatan Tahun 2011 sebesar Rp.1.339.429.086.105 triliun,” ujar Sarundajang.
Dalam anggaran pendapatan tersebut, Rp 1.028.490.800.000 triliun berasal dari PAD Sulut, dana perimbangan Rp 1.191.740.699.000 triliun serta lain-lain sebesar Rp 337.324.000.000 miliar.
Sedangkan untuk belanja dia mengatakan totalnya direncanakan sebesar Rp 2.641.789.104.310 triliun, dimana anggaran belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai, subsidi, hibah, bansos, bantuan keuangan kepada Provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil kepada Provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa direncanakan sebesar Rp 1.517.143.591.687 triliun dan belanja langsung sebesar Rp. 1.124.645.512.623 triliun.
Sementara untuk belanja publik dia mengatakan sebesar, Rp 2.061.166.830.073 triliun atau sebesar 78 persen sedangkan belanja aparatur hanya berkisar Rp 580.622.274.237 miliar atau sebesar 21,98 persen.
Manado – Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang menyebutkan APBD Provinsi Sulut Tahun 2015 benar-benar pro rakyat. Penegasan itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penjelasan Gubernur terhadap Ranperda APBD Provinsi Sulut tahun 2015 di ruang rapat paripurna DPRD Sulut Kamis (19/11/2014).
“Total pendapatan direncanakan sebesar Rp. 2.557.555.499.000 triliun meningkat hampir 100 persen dibanding dengan pendapatan Tahun 2011 sebesar Rp.1.339.429.086.105 triliun,” ujar Sarundajang.
Dalam anggaran pendapatan tersebut, Rp 1.028.490.800.000 triliun berasal dari PAD Sulut, dana perimbangan Rp 1.191.740.699.000 triliun serta lain-lain sebesar Rp 337.324.000.000 miliar.
Sedangkan untuk belanja dia mengatakan totalnya direncanakan sebesar Rp 2.641.789.104.310 triliun, dimana anggaran belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai, subsidi, hibah, bansos, bantuan keuangan kepada Provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil kepada Provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa direncanakan sebesar Rp 1.517.143.591.687 triliun dan belanja langsung sebesar Rp. 1.124.645.512.623 triliun.
Sementara untuk belanja publik dia mengatakan sebesar, Rp 2.061.166.830.073 triliun atau sebesar 78 persen sedangkan belanja aparatur hanya berkisar Rp 580.622.274.237 miliar atau sebesar 21,98 persen.