Revani Parasan
Manado – Ketua Komisi B DPRD Manado yang membidangi perekonomian, Revani Parasan mengingatkan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Manado agar transparan dalam pengelolaan APBD.
“Saya mau ingatkan kepada seluruh SKPD, jujur dan harus transparan soal APBD. Jangan jadikan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menjadi tameng kalau pengelolaan APBD itu sudah bersih. Jadi, kalau kami minta data, harusnya diberikan” kata Parasan.
Ketua DPC Partai Hanura ini pun berpendapat, LHP BPK bukan berarti telah mempertegas jika pengelolaan keuangan daerah tidak bermasalah. Dan sebagai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD, pihaknya perlu mendapatkan penjelasan yang akurat dan transparan dari SKPD.
“Kalau sudah ada LHP BPK, apakah sudah 100 persen tidak bermasalah? Kalau sampai kami yang temukan bagaimana? Dewan dan BPK memiliki kesamaan Tupoksi yaitu pengawasan keuangan. Jadi jangan hanya BPK yang diberikan laporan secara transparan. Kepada dewan juga harus diberlakukan sama,” tegas Parasan. (leriandokambey)
Revani Parasan
Manado – Ketua Komisi B DPRD Manado yang membidangi perekonomian, Revani Parasan mengingatkan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Manado agar transparan dalam pengelolaan APBD.
“Saya mau ingatkan kepada seluruh SKPD, jujur dan harus transparan soal APBD. Jangan jadikan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menjadi tameng kalau pengelolaan APBD itu sudah bersih. Jadi, kalau kami minta data, harusnya diberikan” kata Parasan.
Ketua DPC Partai Hanura ini pun berpendapat, LHP BPK bukan berarti telah mempertegas jika pengelolaan keuangan daerah tidak bermasalah. Dan sebagai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD, pihaknya perlu mendapatkan penjelasan yang akurat dan transparan dari SKPD.
“Kalau sudah ada LHP BPK, apakah sudah 100 persen tidak bermasalah? Kalau sampai kami yang temukan bagaimana? Dewan dan BPK memiliki kesamaan Tupoksi yaitu pengawasan keuangan. Jadi jangan hanya BPK yang diberikan laporan secara transparan. Kepada dewan juga harus diberlakukan sama,” tegas Parasan. (leriandokambey)