MANADO – Dana reses sebesar Rp20 juta setiap personil Anggota DPRD Sulut dinilai sangat minim. Setidaknya dari pernyataan legislator PDI-Perjuangan, Ny Sus Sualang-Pangemanan yang mengusulkan ideal dana reses Rp60 juta, mengingat jumpa kostituen tidak hanya mendengarkan masukan dan keluhan, tapi harus dibarengi bantuan langsung.
“Warga yang datang di pertemuan reses tentu telah meninggalkan aktivitas pekerjaan meraka. Disisi lain mereka membutuhkan bantuan langsung seperti pupuk dan alat-alat pertanian bagi yang berprofesi petani. Nah, kalau dananya cuma dua puluh juta untuk satu dapil, bagaimana cara membaginya?,” ujar Sus Sualang yang juga wakil ketua deprov ini kepada beritamanado, Selasa (03/05).
Disamping itu Sus Sualang juga mengusulkan agar reses dewan didampingi SKPD-SKPD, untuk merumuskan setiap masukan dan aspirasi, karena warga membutuhkan jawaban yang cepat setiap permasalahan.
“Selama ini kami hanya bisa mendengar saja, kemudian disalurkan kepada eksekutif tapi kurang realisasi. Kalau didampingi SKPD, maka rakyat bisa langsung mendapatkan jawaban yang jelas,” tukasnya. (jry)
MANADO – Dana reses sebesar Rp20 juta setiap personil Anggota DPRD Sulut dinilai sangat minim. Setidaknya dari pernyataan legislator PDI-Perjuangan, Ny Sus Sualang-Pangemanan yang mengusulkan ideal dana reses Rp60 juta, mengingat jumpa kostituen tidak hanya mendengarkan masukan dan keluhan, tapi harus dibarengi bantuan langsung.
“Warga yang datang di pertemuan reses tentu telah meninggalkan aktivitas pekerjaan meraka. Disisi lain mereka membutuhkan bantuan langsung seperti pupuk dan alat-alat pertanian bagi yang berprofesi petani. Nah, kalau dananya cuma dua puluh juta untuk satu dapil, bagaimana cara membaginya?,” ujar Sus Sualang yang juga wakil ketua deprov ini kepada beritamanado, Selasa (03/05).
Disamping itu Sus Sualang juga mengusulkan agar reses dewan didampingi SKPD-SKPD, untuk merumuskan setiap masukan dan aspirasi, karena warga membutuhkan jawaban yang cepat setiap permasalahan.
“Selama ini kami hanya bisa mendengar saja, kemudian disalurkan kepada eksekutif tapi kurang realisasi. Kalau didampingi SKPD, maka rakyat bisa langsung mendapatkan jawaban yang jelas,” tukasnya. (jry)