Manado, BeritaManado.com – Di pengelolaan belanja daerah terkait realisasi anggaran belanja pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun 2017, DPRD memberikan rekomendasi, mengharapkan penghematan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat terpakai untuk kesejahteraan masyarakat.
Demikian dijelaskan Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur 2017, Ferdinand Mewengkang, ketika membacakan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur 2017 pada rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat(27/4/2018) lalu.
“Mengedepankan prinsip keadilan, proposional dan pemerataan anggaran belanja agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujar Ferdinand Mewengkang.
Pemberian subsidi, lanjut Ferdinand Mewengkan harus tepat sasaran dan mengutamakan belanja bantuan sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin.
“Terkait realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai target di 2017, DPRD merekomendasikan kiranya perubahan APBD 2018 dan APBD 2019, diajukan lebih awal ke DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Ferdinand Mewengkang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.
(JerryPalohoon)
Manado, BeritaManado.com – Di pengelolaan belanja daerah terkait realisasi anggaran belanja pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun 2017, DPRD memberikan rekomendasi, mengharapkan penghematan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat terpakai untuk kesejahteraan masyarakat.
Demikian dijelaskan Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur 2017, Ferdinand Mewengkang, ketika membacakan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur 2017 pada rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat(27/4/2018) lalu.
“Mengedepankan prinsip keadilan, proposional dan pemerataan anggaran belanja agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujar Ferdinand Mewengkang.
Pemberian subsidi, lanjut Ferdinand Mewengkan harus tepat sasaran dan mengutamakan belanja bantuan sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin.
“Terkait realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai target di 2017, DPRD merekomendasikan kiranya perubahan APBD 2018 dan APBD 2019, diajukan lebih awal ke DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Ferdinand Mewengkang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.
(JerryPalohoon)