Manado – Bakamla memiliki tanggungjawab besar mengamankan wilayah NKRI hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari berbagai gangguan keamanan. Namun alokasi anggaran yang minim menjadi penghambat kinerja maksimal personil Bakamla.
Hal tersebut yang mendasari sehingga dilaksanakanlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Sulut bersama Zona Maritim Tengah Bakamla RI yang dihadiri langsung Kepala Zona Maritim Tengah, Brigjen (Pol) Drs Bastomy Sanap SH. MBH. M.Hum, di ruang rapat II DPRD Sulut, Selasa (13/6/2017).
“Komisi 1 mitra Bakamla sebagai alat yang bisa mengontrol dan mengawasi kinerja kami. Terima-kasih atas dukungan komisi 1 untuk memperjuangkan anggaran dari pemerintah provinsi. Karena kami juga menjaga wilayah laut Sulawesi Utara maka secara spesifik alangkah lebih baik pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan kapal kecil yang lebih cepat dengan penggunaan BBM lebih hemat untuk operasional penjagaan hingga pulau-pulau kecil,” jelas Brigjen Bastomy Sanap.
Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, mengakui tugas besar yang diemban Bakamla tidak ditunjang anggaran yang proposional. Kelemahan negara ketika membentuk suatu badan atau lembaga yang memiliki tanggung-jawab besar tapi tidak ditunjang dengan anggaran yang layak.
“Bakamla ini institusi vertikal yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden. Bakamla zona tengah meliputi provinsi-provinsi di pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Terorisme, illegal fishing dan trafficking adalah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia sehingga peran Bakamla sangat dibutuhkan tentu harus ditunjang dengan anggaran yang memadai,” terang Ferdinand Mewengkang.
Rapat dihadiri Wakil Ketua Komisi 1 Deky Palinggi, Sekretaris Komisi Jeanny Mumek, anggota Netty Pantow, Jems Tuuk, Mursan Imban dan Denny Sumolang. (JerryPalohoon)
Manado – Bakamla memiliki tanggungjawab besar mengamankan wilayah NKRI hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari berbagai gangguan keamanan. Namun alokasi anggaran yang minim menjadi penghambat kinerja maksimal personil Bakamla.
Hal tersebut yang mendasari sehingga dilaksanakanlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Sulut bersama Zona Maritim Tengah Bakamla RI yang dihadiri langsung Kepala Zona Maritim Tengah, Brigjen (Pol) Drs Bastomy Sanap SH. MBH. M.Hum, di ruang rapat II DPRD Sulut, Selasa (13/6/2017).
“Komisi 1 mitra Bakamla sebagai alat yang bisa mengontrol dan mengawasi kinerja kami. Terima-kasih atas dukungan komisi 1 untuk memperjuangkan anggaran dari pemerintah provinsi. Karena kami juga menjaga wilayah laut Sulawesi Utara maka secara spesifik alangkah lebih baik pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan kapal kecil yang lebih cepat dengan penggunaan BBM lebih hemat untuk operasional penjagaan hingga pulau-pulau kecil,” jelas Brigjen Bastomy Sanap.
Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, mengakui tugas besar yang diemban Bakamla tidak ditunjang anggaran yang proposional. Kelemahan negara ketika membentuk suatu badan atau lembaga yang memiliki tanggung-jawab besar tapi tidak ditunjang dengan anggaran yang layak.
“Bakamla ini institusi vertikal yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden. Bakamla zona tengah meliputi provinsi-provinsi di pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Terorisme, illegal fishing dan trafficking adalah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia sehingga peran Bakamla sangat dibutuhkan tentu harus ditunjang dengan anggaran yang memadai,” terang Ferdinand Mewengkang.
Rapat dihadiri Wakil Ketua Komisi 1 Deky Palinggi, Sekretaris Komisi Jeanny Mumek, anggota Netty Pantow, Jems Tuuk, Mursan Imban dan Denny Sumolang. (JerryPalohoon)