Jakarta – DPR-RI juga terus melakukan reformasi internal dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin moderen dan dipercaya. Terhadap fungsi legislasi DPR antara lain telah menyelesaikan 4 RUU pada Prolegnas tahun 2017.
Demikian disampaikan Presiden RI, Ir Joko Widodo, ketika berpidato pada Sidang Tahunan MPR-RI yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (16/8/2017).
“Beberapa diantaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan non migas eksport barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas investasi,” jelas Presiden Joko Widodo.
Adapun terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, lanjut Presiden Joko Widodo, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik, antara lain terhadap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, anggota BPK, anggota KPU dan Bawaslu, serta Kepala BIN.
“DPR juga memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat. Tidak kalah penting DPR melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat guna kepentingan nasional,” terang Presiden Joko Widodo.
Diketahui, Sidang Tahunan MPR-RI 16 Agustus 2017 juga dihadiri Presiden RI ke-3 BJ Habibie dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri, serta sujumlah pejabat dan mantan pejabat. (JerryPalohoon)
Jakarta – DPR-RI juga terus melakukan reformasi internal dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin moderen dan dipercaya. Terhadap fungsi legislasi DPR antara lain telah menyelesaikan 4 RUU pada Prolegnas tahun 2017.
Demikian disampaikan Presiden RI, Ir Joko Widodo, ketika berpidato pada Sidang Tahunan MPR-RI yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (16/8/2017).
“Beberapa diantaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan non migas eksport barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas investasi,” jelas Presiden Joko Widodo.
Adapun terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, lanjut Presiden Joko Widodo, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik, antara lain terhadap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, anggota BPK, anggota KPU dan Bawaslu, serta Kepala BIN.
“DPR juga memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat. Tidak kalah penting DPR melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat guna kepentingan nasional,” terang Presiden Joko Widodo.
Diketahui, Sidang Tahunan MPR-RI 16 Agustus 2017 juga dihadiri Presiden RI ke-3 BJ Habibie dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri, serta sujumlah pejabat dan mantan pejabat. (JerryPalohoon)