BeritaManado.com

Politik di Minahasa yang Makin Kristiani

March 08
18:33 2013
Denni Pinontoan (foto ist)

Denni Pinontoan (foto ist)

ADA Menorah di Minahasa Utara. Ada Menara Lilin di Manado. Juga, ada “Doa Bapa Kami” yang dipersiapkan pemerintah kota itu untuk rencananya akan dikirim ke Taman Getsemani, Yerusalem. Ada “Merpati Pemulihan” di Minahasa Tenggara. Sebelumnya, ada “Bukit Kasih” Kanonang yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi. Yang belum ada adalah “Perda Kristen”. Semua itu ada di daerah-daerah administrasi pemerintahan di Tanah Minahasa.

Kurang apa lagi daerah ini dalam hal keagamannya, terutama Kristen? Sepintas ini membanggakan, terutama jika dilihat hanya dari aspek teologis-keagamaan. Siapa yang tidak bangga dengan sesuatu yang berbau agama? Sehingga sampai saat ini, warga di daerah-daerah itu terkesan menerima secara senang. Memang pernah ada riak-riak, seperti protes penggantian logo Manguni dengan Merpati di Mitra, tapi oleh proses politik yang berlangsung, akhirnya logo ”Merpati Pemulihan” diberlakukan.

Semuanya itu, dikonsepkan oleh pemerintah setempat, termasuk juga pembiayaannya. Mungkin dananya diambil dari APBD. Namun, satu yang pasti semua bangunan atau simbol-simbol Kristen itu disemangati oleh semangat kekristenan yang menjadi keyakinan elit daerah setempat. Memang, di beberapa daerah itu umat Kristen adalah mayoritas, tapi adalah juga kenyataan, bahwa umat Islam, Hindu, Budha dan Konghucu juga bagian dari masyarakat daerah setempat.

Tidak perlu kita mencari dasar hukum dari UU, Perda atau bahkan teori dari literatur manapun tentang apa dan bagaimana pemerintah, juga birokrasi dan politik itu. Satu hal yang pasti, yang disebut pemerintah, birokrasi dan politik mestinya ”netral” agama. Dalam pengertian masing-masing entitas itu berdiri otonom. Seorang kepala daerah yang beragama Kristen tentu bukan sebagai kepala atau pemimpin dari sebuah komunitas keagamaan. Ia adalah pemimpin masyarakat yang majemuk. Termasuk, segala kebijakannya, mestinya tidak boleh berlabel atau bermuatan kepentingan satu agamapun.

Begitu juga dengan lembaga birokrasi yang dia pimpin. Dalam hal keyakinan pribadi/subjektif yang personal, seorang kepala daerah memang adalah Kristen, misalnya. Namun, sebagai seorang kepala daerah yang memimpin kelompok masyarakat yang majemuk, jabatannya itu adalah untuk semua. Tentang moral atau etika berpolitik, ia memiliki banyak referensi, bisa filsafat, teori-teori ilmu politik, budaya, dan lain sebagainya. Agama hanyalah salah satu referensi. Dalam hal agama sebagai salah satu referensi moral dan etika politik, yang diharapkan nilai-nilai keagamaan itu menjadi landasan etis moral untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang benar. Misalnya, soal pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, selain bahwa ketentuan hukum negara mensyaratkan demikian, tapi adalah juga wajar jika hal itu dimengerti sebagai bagian dari implementasi iman.

Namun yang soal adalah ketika sebuah kebijakan yang mewujud, antara lain dalam bentuk ruang atau bangunan publik, yang hanya melayani kebutuhan keagamaan satu kelompok agama. Termasuk objek-objek wisata, logo daerah atau sebuah prestise yang mengatasnamakan daerah tersebut. Teman saya aktivis interfaih di Banjarmasin pernah mengkritik pemerintah dan dewan daerah di sana dalam hal proses perumusan Perda Syariah. Dia bilang, ketika suatu kebijakan yang secara jelas hanya menyangkut kebutuhan satu kelompok agama kemudian dalam prosesnya menggunakan APBD, maka itu korupsi namanya. Saya kira benar adanya.

Saya merasakan adanya usaha-usaha politisasi agama atau agamaisasi politik pada fenomena yang tampak jelas teramati tersebut. Ini memang fenomena umum yang sedang berlangsung di era otonomi daerah sekarang ini. Lihat saja, perda-perda syariah Islam yang bermunculan di beberapa daerah, termasuk semakin dominannya simbol-simbol keagamaan pada banyak kebijakan pemerintah daerah. Daerah-daerah pemerintahan semakin diidentikan dengan satu agama saja. Beberapa daerah di Tanah Minahasa, misalnya Kota Tomohon, Minahasa Selatan, dll, mungkin sedang bersiap-siap dengan, apakah bangunan atau hal-hal lain yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah yang bernuansa agama Kristen.

Ini sebenarnya tidak sehat dalam perpolitikan pemerintah daerah. Ada beberapa persoalan. Pertama, pemerintah tampaknya mengabaikan realitas plural masyarakatnya. Yang mayoritas, yang adalah agama para kepala daerah menjadi nomor satu. Kedua, agama baik pada dimensi penghayatan dan keyakinan religius untuk menjadi pedoman moral dan etika bermasyarakat. Namun, ketika agama dipolitisir dalam wujud bangunan, logo atau kebijakan, ia berbahaya mengkamuflase praktek-praktek korupsi dan ketidakadilan politik yang terjadi pada lembaga pemerintahan. Ketiga, ada bahaya terjadi politik kerukunan. Kerukunan mestinya bukan tindakan simbolik yang politis, namun ia mestinya lahir dari refleksi yang mendalam dan mewujud dalam sikap hidup sehari-hari.

Lebih ekstrim lagi, saya berpendapat bahwa politisasi agama atau agamaisasi politik adalah bentuk baru dari ”penaklukan kesadaran kritis” masyarakat terhadap penguasa. Simbol-simbol keagamaan membawa pesan kesucian, keadilan, kasih dan lain-lain yang normatif religius. Dengan menggunakan bungkusan agama, maka kekuasaan yang selalu berpotensi korup akan tersamar. Ketidakadilan politik-ekonomi akan diterima sebagai keniscayaan, karena ia dibungkus dengan simbol-simbol keagamaan. Praktek korupsi uang rakyat, ketidakadilan pembangunan dan pengrusakan lingkungan hidup akibat kebijakan yang korup bahkan justru akan diterima seperti umat beragama menerima nasib/kodrat ilahiah. Sebaliknya dari agama, juga berpotensi terjadi demikian.(*)

Kaki Bukit Inspirasi, Tomohon.

8 Maret 2013

Catatan : Denni Pinontoan (Budayawan dan Dosen UKIT)

 

 

 

 

4 Comments

  1. Edwin Salangka November 29, 12:18

    So jelas dp judul, Minahasa (Kab Minahasa, Kab Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara dan Kotamadya Tomohon) bukan Sulut. 89 % Nasrani (data Sensus 2010), 789.000 dari 883.000 penduduk.

    Reply to this comment
  2. renata tikonuwu March 26, 23:24

    Kong nda jelas Deni ini di Ukit yptk atau Wenas, kalu UkitWenas, apa yg Deni Tulis putar bale samua. Krn Wenas kacau samua. Sampe kel. Wenas so keberatan. Apalagi Lotje Kawet so pegang tu yysn Wenas……..yah kasiang

    Reply to this comment
  3. dijaoh sana March 26, 22:47

    apa urgensinya Manguni diganti dg Merpati? Sebelum diganti sebaiknya megerti betul “budaya” di Minahasa.

    Reply to this comment
  4. delano March 26, 21:35

    beda dengan daerah lain yang jumlah islamnya betul2 mayoritas di atas 98% kalau di Sulut Kristen hanya 68% jadi tidak absolut

    Reply to this comment

Write a Comment