Manado – Partai Demokrat terus dituding sebagai penyebab belum adanya pimpinan definitif dengan beragam alasan yang saat ini sedang diproses Pemerintah Provinsi (Pemrov) untuk penerbitan SK Gubernur tentang pendefinitifan ketua dan dua wakil ketua.
Polemik kursi ketua yang menjadi miliki partai berwarna biru itulayaknya film yang mengisahkan polemik dan pada intinya melatarbelakangi SK rekomendasi tiga partai yakni Demokrat, PDIP dan Golkar belum dapat berporses lebih lanjut, karena Pemrov menemukan SK dari Partai Demokrat terdapat ganda.
Anita De Blouwe, Wakil ketua Fraksi Demokrat menegaskan, dengan belumnya adanya pimpinan definitif, Partai Demokrat terus menuai sorotan. Padahal menurutnya, polemik SK rekomendasi dari DPP yang sempat berpolemik telah dituntaskan.
“Tudingan miring selalu mengarah ke Partai Demokrat soal pimpinan definitif. Ini yang membuat kami mulai jenuh. Sebab, secara kelembagaan telah mensahkan tiga pimpinan definitif lewat paripurna internal. Jadi, pemahaman kami, seluruh polemig sudah selesai dan administrasinya legal,” tutur Anita.
Senada disampaikan Vanda Pinontoan, personil Fraksi Demokrat lainnya. Dijelaskannya, untuk persoalan pimpinan definitif, saat ini bukan lagi Partai Demokrat yang harus disalahkan. Alasannya, kewenangan SK pimpinan definitif merupakan ranah sekretariat DPRD Kota Manado dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk memprosesnya. Bila terjadi kesalahan, kedua pihak ini yang harusnya disalahkan.
“Jangan terus menyalahkan Partai Demokrat. Karena secara aturan, seluruh yang disyaratkan sudah dilengkapi oleh partai kami. Bahkan telah diparipurnakan. Kalaupun nantinya adanya cacat prosedural, itu bukan merupakan tanggung jawab Demokrat. Tapi sekretarit dewan selaku pihak yang menelaah rekomendasi partai dan Pemrov penerbit SK pendefinitifan yang bertanggungjawab sepenuhnya,” tegasnya. (leriandokambey)