Manado – Terkait dugaan adanya kader PKS yang berbeda pandangan politik dengan partai dalam memberikan dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, jika terbukti akan mendapatkan sanksi prosedural dari partai.
Hal ini ditegaskan ketua bidang politik, hukum dan HAM DPP PKS, Al Muzammil Yusuf. Menurutnya, perbedaan merupakan hal yang wajar dalam politik. Tapi khususnya di internal PKS, presentasinya sangat kecil.
“Fenomena di sulut, memang ada tapi itu sangat kecil di seluruh Indonesia. Dan itu manusiawi. Akan ada sanksi prosedural kepada kader-kader yang tidak menjalankan keputusan partai. Tapi saya yakinkan 90 persen lebih akan dijalankan oleh kader. Salah satu alasan mengapa partai-partai ingin berkoalisi dengan PKS, karena keputusan partai akan dilaksanakan seluruh kader. Dan mesin-mesin partai juga akan bergerak,” ungkap mantan presiden PKS ini.
Sementara itu, sekretaris koordinator PKS wilayah Sulawesi, Wahyu menegaskan, bilamana terdapat kader yang tidak sejalan dengan keputusan partai, maka beberapa langkah akan dilakukan partai di tingkat daerah.
“Kami ada badan penegak disiplin. Kalau ada seperti ini ada sejumlah mekanisme yang akan dilakukan seperti pendekatan persuasif. Dan pastinya akan dapat diselesaikan oleh pengurus di tingkat daerah,” tambah Wahyu. (leriandokambey)
Manado – Terkait dugaan adanya kader PKS yang berbeda pandangan politik dengan partai dalam memberikan dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, jika terbukti akan mendapatkan sanksi prosedural dari partai.
Hal ini ditegaskan ketua bidang politik, hukum dan HAM DPP PKS, Al Muzammil Yusuf. Menurutnya, perbedaan merupakan hal yang wajar dalam politik. Tapi khususnya di internal PKS, presentasinya sangat kecil.
“Fenomena di sulut, memang ada tapi itu sangat kecil di seluruh Indonesia. Dan itu manusiawi. Akan ada sanksi prosedural kepada kader-kader yang tidak menjalankan keputusan partai. Tapi saya yakinkan 90 persen lebih akan dijalankan oleh kader. Salah satu alasan mengapa partai-partai ingin berkoalisi dengan PKS, karena keputusan partai akan dilaksanakan seluruh kader. Dan mesin-mesin partai juga akan bergerak,” ungkap mantan presiden PKS ini.
Sementara itu, sekretaris koordinator PKS wilayah Sulawesi, Wahyu menegaskan, bilamana terdapat kader yang tidak sejalan dengan keputusan partai, maka beberapa langkah akan dilakukan partai di tingkat daerah.
“Kami ada badan penegak disiplin. Kalau ada seperti ini ada sejumlah mekanisme yang akan dilakukan seperti pendekatan persuasif. Dan pastinya akan dapat diselesaikan oleh pengurus di tingkat daerah,” tambah Wahyu. (leriandokambey)