Manado, BeritaManado.com — Tahun 2018 merupakan tahun politik, dimana Pilkada serentak akan dilaksanakan di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Korem 131/Santiago.
Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan kerawanan berupa pertikaian horizontal maupun vertikal yang dapat menciderai pesta demokrasi nasional, bahkan dapat mengoyak kebhinnekaan bangsa.
Kondisi ini pun menjadi perhatian Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjono SIP yang memerintahkan seluruh jajarannya menaruh
perhatian bersama terhadap berbagai kemungkinan yang muncul, sebab jika potensi konflik dan kerawanan Pilkada serentak 2018 tidak tertangani secara tuntas dan diantisipasi secara dini, bukan tidak mungkin dapat memicu kegagalan pada Pilkada serentak 2018, yang akan berimbas hingga penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019.
“Saya perintahkan kepada prajurit TNI dimanapun bertugas untuk selalu tetap berpegang teguh pada komitmen netralitas TNI dan menghindari sikap dan perilaku yang menjurus pada politik praktis. TNI bersikap netral dan melaksanakan tugas pengamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Robert Joseph Giri dalam upacara tanggal 17 di Makorem 131/Santiago.
Merespon dan menyikapi kompleksitas permasalahan tersebut, kepada seluruh Komandan Satuan di jajaran TNI pun diperintahkan agar meletakkan kembali penguatan kualitas mental ideologi prajurit TNI sebagai insan prajurit sejati yang berahlak mulia, setia, memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
“Pertama, Kebhinnekaan yang kita miliki, harus tetap kita jaga dan kita kawal bersama, sebagai perekat Bangsa Indonesia dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang digelorakan oleh setiap generasi di tahun politik saat ini dan ke depan. Kedua, jadikan Prajurit TNI sebagai perekat kemajemukan bangsa, karena TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kerukunan, toleransi dan Kebhinnekaan, sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat dan tangguh. Ketiga, tingkatkan kualitas diri Prajurit TNI untuk mencapai standar kemampuan dan profesionalisme, berjiwa satria, militan, loyal dan profesional sehingga mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman nyata ke depan. Keempat, pegang teguh Netralitas TNI dari tingkat atas sampai satuan paling bawah dalam Tahun Politik 2018 dan 2019 ke depan, dengan tetap menjalin komunikasi yang cerdas, harmonis dan bermartabat dalam kerangka efektivitas pencapaian tugas pokok TNI. Kelima, jaga soliditas TNI dalam sinergitas dengan seluruh komponen bangsa yang telah terjalin selama ini, dengan lebih meningkatkan kerja sama dan kerja bersama yang saling melengkapi dan mendukung, dalam merespon dan menyikapi perkembangan situasi di wilayah,” jelasnya.
(***/srisurya)
Manado, BeritaManado.com — Tahun 2018 merupakan tahun politik, dimana Pilkada serentak akan dilaksanakan di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Korem 131/Santiago.
Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan kerawanan berupa pertikaian horizontal maupun vertikal yang dapat menciderai pesta demokrasi nasional, bahkan dapat mengoyak kebhinnekaan bangsa.
Kondisi ini pun menjadi perhatian Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjono SIP yang memerintahkan seluruh jajarannya menaruh
perhatian bersama terhadap berbagai kemungkinan yang muncul, sebab jika potensi konflik dan kerawanan Pilkada serentak 2018 tidak tertangani secara tuntas dan diantisipasi secara dini, bukan tidak mungkin dapat memicu kegagalan pada Pilkada serentak 2018, yang akan berimbas hingga penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019.
“Saya perintahkan kepada prajurit TNI dimanapun bertugas untuk selalu tetap berpegang teguh pada komitmen netralitas TNI dan menghindari sikap dan perilaku yang menjurus pada politik praktis. TNI bersikap netral dan melaksanakan tugas pengamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Robert Joseph Giri dalam upacara tanggal 17 di Makorem 131/Santiago.
Merespon dan menyikapi kompleksitas permasalahan tersebut, kepada seluruh Komandan Satuan di jajaran TNI pun diperintahkan agar meletakkan kembali penguatan kualitas mental ideologi prajurit TNI sebagai insan prajurit sejati yang berahlak mulia, setia, memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
“Pertama, Kebhinnekaan yang kita miliki, harus tetap kita jaga dan kita kawal bersama, sebagai perekat Bangsa Indonesia dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang digelorakan oleh setiap generasi di tahun politik saat ini dan ke depan. Kedua, jadikan Prajurit TNI sebagai perekat kemajemukan bangsa, karena TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kerukunan, toleransi dan Kebhinnekaan, sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat dan tangguh. Ketiga, tingkatkan kualitas diri Prajurit TNI untuk mencapai standar kemampuan dan profesionalisme, berjiwa satria, militan, loyal dan profesional sehingga mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman nyata ke depan. Keempat, pegang teguh Netralitas TNI dari tingkat atas sampai satuan paling bawah dalam Tahun Politik 2018 dan 2019 ke depan, dengan tetap menjalin komunikasi yang cerdas, harmonis dan bermartabat dalam kerangka efektivitas pencapaian tugas pokok TNI. Kelima, jaga soliditas TNI dalam sinergitas dengan seluruh komponen bangsa yang telah terjalin selama ini, dengan lebih meningkatkan kerja sama dan kerja bersama yang saling melengkapi dan mendukung, dalam merespon dan menyikapi perkembangan situasi di wilayah,” jelasnya.
(***/srisurya)