Suasana reses. Inzet: Katherina Polii.
TOMOHON, beritamanado.com – Warga di sejumlah kelurahan yang tersebar di Kecamatan Tomohon Selatan mengeluhkan soal pengurusan dan keterbatasan informasi seputar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akibatnya banyak warga yang belum terdaftar.
Hal ini terungkap dalam reses yang digelar Katherina Polii SPi, anggota DPRD Kota Tomohon dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Kecamatan Tomohon Selatan, Sabtu (13/12/2014) kemarin di Kelurahan Tumatangtang.
“Kebanyakan dari warga yang hadir mengeluhkan soal BPJS ini dimana menurut mereka hal utama yakni kurangnya sosialisasi sehingga mereka mengaku sangat kesulitan dan tidak mengetahui dengan persis program-program apa saja didalamnya. Program ini sangat baik dan berguna bagi masyarakat namun belum bisa dirasakan dan dimanfaatkan,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tomohon ini.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi III ini pun berjanji akan meneruskan ke pihak terkait. “Keluhan yang terangkat ini akan saya teruskan ke pihak dan instansi terkait sebab program belum menyentuh ke lapisan masyarakat terbawah. Saya akan kawal ini. Ada lagi yang ke Puskesmas tapi tidak mendapat obat namun resep yang harus ditebus,” terangnya.
Ditambahkannya, selain BPJS memang ada juga berbagai persoalan lainnya yang terangkat seperti persoalan di Kelurahan Pangolombian soal dampak dari limbah hasil pengeboran, pembagian raskin yang belum merata dan juga pelayanan puskesmas. (ray)
Suasana reses. Inzet: Katherina Polii.
TOMOHON, beritamanado.com – Warga di sejumlah kelurahan yang tersebar di Kecamatan Tomohon Selatan mengeluhkan soal pengurusan dan keterbatasan informasi seputar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akibatnya banyak warga yang belum terdaftar.
Hal ini terungkap dalam reses yang digelar Katherina Polii SPi, anggota DPRD Kota Tomohon dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Kecamatan Tomohon Selatan, Sabtu (13/12/2014) kemarin di Kelurahan Tumatangtang.
“Kebanyakan dari warga yang hadir mengeluhkan soal BPJS ini dimana menurut mereka hal utama yakni kurangnya sosialisasi sehingga mereka mengaku sangat kesulitan dan tidak mengetahui dengan persis program-program apa saja didalamnya. Program ini sangat baik dan berguna bagi masyarakat namun belum bisa dirasakan dan dimanfaatkan,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tomohon ini.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi III ini pun berjanji akan meneruskan ke pihak terkait. “Keluhan yang terangkat ini akan saya teruskan ke pihak dan instansi terkait sebab program belum menyentuh ke lapisan masyarakat terbawah. Saya akan kawal ini. Ada lagi yang ke Puskesmas tapi tidak mendapat obat namun resep yang harus ditebus,” terangnya.
Ditambahkannya, selain BPJS memang ada juga berbagai persoalan lainnya yang terangkat seperti persoalan di Kelurahan Pangolombian soal dampak dari limbah hasil pengeboran, pembagian raskin yang belum merata dan juga pelayanan puskesmas. (ray)