TOMOHON, beritamanado.com – Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak, Selasa (28/06/2016) membuka kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi di Wale Syalom Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah.
Saat membuka kegiatan tersebut, Eman mengingatkan pentingnya meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kota Tomohon termasuk upaya promotif dan preventif dalam penanganan masalah gizi yang di tengah-tengah masyarakat maupun keluarga. “Saya bersyukur karena dari 498 kabupaten/kota yang disurvei, Kota Tomohon tahun ini dapat mencapai predikat sebagai salah satu dari sembilan daerah di Indonesia yang tidak memiliki masalah gizi masyarakat,” ungkapnya.
Predikat ini kata Eman diperoleh berdasarkan kriteria World Health Organization (WHO) serta survei Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 dengan indikator antara lain status gizi buruk yaitu berat badan menurut umur kurang dari 10 persen pencapaian di Kota Tomohon adalah 3,4 persen, kemudian status gizi pendek dan sangat pendek (stunting) yakni tinggi badan menurut umur kurang dari 20 persen pencapaian di Kota Tomohon sebesar 19,9 persen dan untuk status gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yakni berat badan menurut tinggi badan kurang dari 5 persen dengan pencapaian 0.3 persen.
“Predikat ini merupakan pencapaian keberhasilan pelaksanaan program gizi di Kota Tomohon yang patut diberikan apresiasi. Untuk mewujudkan perilaku keluarga sadar gizi (kadarzi) makan perlu didukung dengan sejumlah aspek seperti aspek keluarga, masyarakat, pelayanan kesehatan dan pemerintah,” terangnya.
Pada aspek keluarga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dan kepercayaan, nilai norma yang berlaku, sementara itu aspek masyarakat perlu diperhatikan dukungan stakeholders seperti tokoh agama/masyarakat, LSM, ormas, media massa, sektor swasta termasuk kalangan legislatif dan eksekutif, sedangkan untuk aspek kesehatan mencakup pelayanan preventif dan promotif serta pada aspek pemerintahan mencakup adanya kebijakan yang mendukung serta pelaksanaan kebijakan yang tepat melalui program yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. (ray)
TOMOHON, beritamanado.com – Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak, Selasa (28/06/2016) membuka kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi di Wale Syalom Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah.
Saat membuka kegiatan tersebut, Eman mengingatkan pentingnya meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kota Tomohon termasuk upaya promotif dan preventif dalam penanganan masalah gizi yang di tengah-tengah masyarakat maupun keluarga. “Saya bersyukur karena dari 498 kabupaten/kota yang disurvei, Kota Tomohon tahun ini dapat mencapai predikat sebagai salah satu dari sembilan daerah di Indonesia yang tidak memiliki masalah gizi masyarakat,” ungkapnya.
Predikat ini kata Eman diperoleh berdasarkan kriteria World Health Organization (WHO) serta survei Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 dengan indikator antara lain status gizi buruk yaitu berat badan menurut umur kurang dari 10 persen pencapaian di Kota Tomohon adalah 3,4 persen, kemudian status gizi pendek dan sangat pendek (stunting) yakni tinggi badan menurut umur kurang dari 20 persen pencapaian di Kota Tomohon sebesar 19,9 persen dan untuk status gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yakni berat badan menurut tinggi badan kurang dari 5 persen dengan pencapaian 0.3 persen.
“Predikat ini merupakan pencapaian keberhasilan pelaksanaan program gizi di Kota Tomohon yang patut diberikan apresiasi. Untuk mewujudkan perilaku keluarga sadar gizi (kadarzi) makan perlu didukung dengan sejumlah aspek seperti aspek keluarga, masyarakat, pelayanan kesehatan dan pemerintah,” terangnya.
Pada aspek keluarga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dan kepercayaan, nilai norma yang berlaku, sementara itu aspek masyarakat perlu diperhatikan dukungan stakeholders seperti tokoh agama/masyarakat, LSM, ormas, media massa, sektor swasta termasuk kalangan legislatif dan eksekutif, sedangkan untuk aspek kesehatan mencakup pelayanan preventif dan promotif serta pada aspek pemerintahan mencakup adanya kebijakan yang mendukung serta pelaksanaan kebijakan yang tepat melalui program yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. (ray)