TOMOHON, beritamanado.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan SH MH membuka Rapat Koordinasi (Rakorev) dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (21/02/2018).
Basaria dalam pemaparannya mengungkapkan tugas dan fungsi KPK sebagai suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Para kepala daerah diimbaunya untuk dapat bersama-sama mewujudkan pilkada beintegritas. “Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab kita yang hadir di sini melainkan merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat berkaitan dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,” ungkapnya.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE juga mengingatkan agar para kepala daerah se-Sulawesi Utara untuk memperhatikan apa yang disampaikan KPK dikarenakan Sulawesi Utara merupakan daerah yang akan memulai tahapan pemilihan kepala daerah.
Sementara Wali Kota Tomohon Jimmy Eman SE Ak menegaskan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik terus dilakukan oleh pemerintah Kota Tomohon. “Kiranya ke depan Pemkot Tomohon mulai dapat menerapkan e-Procurement (pengadaan elektronik), e-Catalog (katalog elektronik), e-Planning (perencanaan elektronik) dan e-Budgeting (penganggaran elektronik).
“Kegiatan pencegahan korupsi adalah kegiatan yang berorientasi pada hasil jangka panjang dan dibangun dengan sistematis, oleh karena itu penanaman nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin dan rasa bertanggung jawab harus menjadi pegangan teguh semua pemangku kepentingan bahkan semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon,” tegas Eman.
(ReckyPelealu)
TOMOHON, beritamanado.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan SH MH membuka Rapat Koordinasi (Rakorev) dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (21/02/2018).
Basaria dalam pemaparannya mengungkapkan tugas dan fungsi KPK sebagai suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Para kepala daerah diimbaunya untuk dapat bersama-sama mewujudkan pilkada beintegritas. “Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab kita yang hadir di sini melainkan merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat berkaitan dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,” ungkapnya.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE juga mengingatkan agar para kepala daerah se-Sulawesi Utara untuk memperhatikan apa yang disampaikan KPK dikarenakan Sulawesi Utara merupakan daerah yang akan memulai tahapan pemilihan kepala daerah.
Sementara Wali Kota Tomohon Jimmy Eman SE Ak menegaskan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik terus dilakukan oleh pemerintah Kota Tomohon. “Kiranya ke depan Pemkot Tomohon mulai dapat menerapkan e-Procurement (pengadaan elektronik), e-Catalog (katalog elektronik), e-Planning (perencanaan elektronik) dan e-Budgeting (penganggaran elektronik).
“Kegiatan pencegahan korupsi adalah kegiatan yang berorientasi pada hasil jangka panjang dan dibangun dengan sistematis, oleh karena itu penanaman nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin dan rasa bertanggung jawab harus menjadi pegangan teguh semua pemangku kepentingan bahkan semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon,” tegas Eman.
(ReckyPelealu)