Manado – Terkait belum ditandantanganinya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut tentang pendefinitifan pimpinan DPRD Kota Manado dengan beragam alasan yang diantaranya menunggu SK asli dari salah satu partai politik pengusung pimpinan definitif dituding sebagai pelecehan terhadap kelembagaan DPRD Kota Manado.
“Kenapa lagi ada alasan menunggu SK asli. Kan kami di DPRD sudah memparipurnakan seluruh SK rekomendasi dari partai-partai politik yang memiliki hak atas kursi pimpinan. Dan sebelum diparipurnakan, tentunya secara kelembagaan sudah diproses secara teliti seluruh surat-surat yang disyaratkan. Kalau ada alasan demikian dari Pemrov, pelecehan ini namanya,” kata Sonny Lela, ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Syarifudin Saafa, legislator Kota Manado lainnya membenarkan tudingan tersebut. Menurutnya, Pemprov Sulut tidak perlu mempersoalkan lagi terkait SK-SK rekomendasi partai politik pengusung pimpinan definitif.
“Pemprov sangat menghabat kinerja DPRD Kota Manado. Seharusnya, SK pendefinitifan pimpinan dewan sudah seharusnya diterbitkan. Karena banyak agenda yang sudah menumpuk untuk dibahas, tapi menunggu SK Gubernur maka tertunda-tunda,” tegas politisi PKS ini. (leriandokambey)
Manado – Terkait belum ditandantanganinya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut tentang pendefinitifan pimpinan DPRD Kota Manado dengan beragam alasan yang diantaranya menunggu SK asli dari salah satu partai politik pengusung pimpinan definitif dituding sebagai pelecehan terhadap kelembagaan DPRD Kota Manado.
“Kenapa lagi ada alasan menunggu SK asli. Kan kami di DPRD sudah memparipurnakan seluruh SK rekomendasi dari partai-partai politik yang memiliki hak atas kursi pimpinan. Dan sebelum diparipurnakan, tentunya secara kelembagaan sudah diproses secara teliti seluruh surat-surat yang disyaratkan. Kalau ada alasan demikian dari Pemrov, pelecehan ini namanya,” kata Sonny Lela, ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Syarifudin Saafa, legislator Kota Manado lainnya membenarkan tudingan tersebut. Menurutnya, Pemprov Sulut tidak perlu mempersoalkan lagi terkait SK-SK rekomendasi partai politik pengusung pimpinan definitif.
“Pemprov sangat menghabat kinerja DPRD Kota Manado. Seharusnya, SK pendefinitifan pimpinan dewan sudah seharusnya diterbitkan. Karena banyak agenda yang sudah menumpuk untuk dibahas, tapi menunggu SK Gubernur maka tertunda-tunda,” tegas politisi PKS ini. (leriandokambey)