MANADO – Teroboson pemerintah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) patut diapresiasi positif. Namun disayangkan ada beberapa kabupaten dan kota yang tidak terlalu merespon program ini. Contohnya, Kota Bitung dan Kabupaten Minsel yang belum melaksanakannya secara maksimal dengan alasan anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Sulut, Mikson Tilaar berharap pemerintah kabupaten dan kota di Sulut merespon program eKTP terutama yang telah menjadi pilot project.
“Jika alasannya masalah anggaran sebaiknya ditata di APBD-P 2011 atau APBD 2012. Ini demi pendataan penduduk yang efisien,” ujar politisi PDI-Perjuangan ini kepada media, Selasa (01/03).
Informasi yang diterima wartawan, Kota Bitung dan Kabupaten Minsel terancam gagal menerapkan program eKTP dikarenakan hingga saat ini belum melaksanakan percetakan dan pendistribusian surat pemberitahuan NIK kepada penduduk di wilayahnya. (jry)
MANADO – Teroboson pemerintah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) patut diapresiasi positif. Namun disayangkan ada beberapa kabupaten dan kota yang tidak terlalu merespon program ini. Contohnya, Kota Bitung dan Kabupaten Minsel yang belum melaksanakannya secara maksimal dengan alasan anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Sulut, Mikson Tilaar berharap pemerintah kabupaten dan kota di Sulut merespon program eKTP terutama yang telah menjadi pilot project.
“Jika alasannya masalah anggaran sebaiknya ditata di APBD-P 2011 atau APBD 2012. Ini demi pendataan penduduk yang efisien,” ujar politisi PDI-Perjuangan ini kepada media, Selasa (01/03).
Informasi yang diterima wartawan, Kota Bitung dan Kabupaten Minsel terancam gagal menerapkan program eKTP dikarenakan hingga saat ini belum melaksanakan percetakan dan pendistribusian surat pemberitahuan NIK kepada penduduk di wilayahnya. (jry)