Ratahan, BeritaManado.com – Bupati James Sumendap SH membuka Focus Group Discussion (FGD) antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dengan Direktorat Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, (Kamis 12/10/2017).
Kadis Sosial Fenggi Wurangian SE, MSi dalam laporannya mengatakan, kegiatan FGD bertujuan mewujudkan sinergi dan kolaborasi penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara, serta upaya Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
“Jadi sinergitas dan keterpaduan di tingkat kabupaten dapat terbangun dalam upaya penanganan fakir miskin secara berkelanjutan khususnya pengelolaan bantuan stimulan UEP serta perbaikan rumah tidak layak huni di daerah pesisir,” jelas Fenggi.
Bupati James Sumendap dalam sambutannya menegaskan, ke depan Kabupaten Mitra harus terbebas bahkan tidak ada lagi masyarakat miskin. Ia pun meminta semua pihak mensukseskan program tersebut.
“Impian saya ke depan tidak ada lagi masyarakat miskin di Mitra. Karena itu seluruh data yang diverifikasi dan validasi semua harus jelas dan tepat sasaran,” pintahnya.
Pada tahun 2018 mendatang menurut Sumendap, Pemkab akan melakukan validasi terkait data kemisikinan. Ini penting dilakukan sebab ada warga yang terdata miskin namun memiliki sejumlah fasilitas penunjang seperti kendaraan motor.
“Saya mengharapkan pihak terkait dalam menghitung standar kemisikinan harusnya membuka parameter agar diketahui publik. Ini dimaksudkan agar kita bisa menepis adanya warga miskin yang terus menjadi persoalan daerah dan negara. Sebab miskin hanya bagi orang malas saja, kecuali mereka yang sudah berstatus janda/duda yang memang sudah tak bisa apa-apa lagi,” papar Sumendap.
Dirinya pun berharap nantinya bantuan pemerintah pusat akan lebih difokuskan untuk infrastruktur semisal pihak kementerian memberikan bantuan fisik berupa sarana penunjang untuk warga agar dapat berusaha. Contohnya perahu untuk nelayan, koperasi untuk usaha kecil, perlatan kerja dan lain sebagainya.
Diketahui penerima UEP di Mitra sebanyak 400 kepala keluarag yang terbagi di Kecamatan Ratatotok dan Belang. Sedangkan bantuan rumah tidak layak huni diterima 20 keluarga di wilayah pesisir Kecamatan Ratatotok dan Belang.
Hadir Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Mayarakat, Disdukcapil, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakya, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Bank BNI, serta pemerintah kecamatan.
Adapun narasumber dari Kemensos RI Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Akifah El Ansary SH, M.Hum, Asisten I Drs Gotlieb Mamahit, perwakilan Dinsos Provinsi dan pihak BNI Ratahan Michael Korua. (rulan sandag)
Ratahan, BeritaManado.com – Bupati James Sumendap SH membuka Focus Group Discussion (FGD) antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dengan Direktorat Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, (Kamis 12/10/2017).
Kadis Sosial Fenggi Wurangian SE, MSi dalam laporannya mengatakan, kegiatan FGD bertujuan mewujudkan sinergi dan kolaborasi penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara, serta upaya Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
“Jadi sinergitas dan keterpaduan di tingkat kabupaten dapat terbangun dalam upaya penanganan fakir miskin secara berkelanjutan khususnya pengelolaan bantuan stimulan UEP serta perbaikan rumah tidak layak huni di daerah pesisir,” jelas Fenggi.
Bupati James Sumendap dalam sambutannya menegaskan, ke depan Kabupaten Mitra harus terbebas bahkan tidak ada lagi masyarakat miskin. Ia pun meminta semua pihak mensukseskan program tersebut.
“Impian saya ke depan tidak ada lagi masyarakat miskin di Mitra. Karena itu seluruh data yang diverifikasi dan validasi semua harus jelas dan tepat sasaran,” pintahnya.
Pada tahun 2018 mendatang menurut Sumendap, Pemkab akan melakukan validasi terkait data kemisikinan. Ini penting dilakukan sebab ada warga yang terdata miskin namun memiliki sejumlah fasilitas penunjang seperti kendaraan motor.
“Saya mengharapkan pihak terkait dalam menghitung standar kemisikinan harusnya membuka parameter agar diketahui publik. Ini dimaksudkan agar kita bisa menepis adanya warga miskin yang terus menjadi persoalan daerah dan negara. Sebab miskin hanya bagi orang malas saja, kecuali mereka yang sudah berstatus janda/duda yang memang sudah tak bisa apa-apa lagi,” papar Sumendap.
Dirinya pun berharap nantinya bantuan pemerintah pusat akan lebih difokuskan untuk infrastruktur semisal pihak kementerian memberikan bantuan fisik berupa sarana penunjang untuk warga agar dapat berusaha. Contohnya perahu untuk nelayan, koperasi untuk usaha kecil, perlatan kerja dan lain sebagainya.
Diketahui penerima UEP di Mitra sebanyak 400 kepala keluarag yang terbagi di Kecamatan Ratatotok dan Belang. Sedangkan bantuan rumah tidak layak huni diterima 20 keluarga di wilayah pesisir Kecamatan Ratatotok dan Belang.
Hadir Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Mayarakat, Disdukcapil, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakya, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Bank BNI, serta pemerintah kecamatan.
Adapun narasumber dari Kemensos RI Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Akifah El Ansary SH, M.Hum, Asisten I Drs Gotlieb Mamahit, perwakilan Dinsos Provinsi dan pihak BNI Ratahan Michael Korua. (rulan sandag)