MANADO – Rencana pembangunan kantor DPRD Sulut yang baru dipastikan bakal menggunakan sistim Build Operate and Transfer (BOT) dengan kata lain perjanjian pembangunan, pengadaan dan penyerahan kembali ke pihak Pemprov Sulut.
Ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulut Drs Arthur Kotambunan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang beberapa waktu lalu.
“Jadi gubernur mengusulkan agar pembangunan kantor DPRD Sulut yang baru menggunakan sistem BOT, agar APBD kita tidak terlalu dibebankan,” ujar Kotambunan.
Menurut Kotambunan, dengan sistem BOT ini, Pemprov tidak menyediakan dana apapun. Karena investor yang akan menyedikana dana dan menggunakan lokasi yang telah ditetapkan Pemprov untuk membangun kantor Deprov.
“Nah dalam BOT tersebut ada jangka waktu pengembalian yang disepakati, namun yang jelas bangunan DPRD Sulut yang baru akan dikembalikan ke Pemprov untuk dikelola dan dijadikan sumber PAD,” jelasnya. (EN)
MANADO – Rencana pembangunan kantor DPRD Sulut yang baru dipastikan bakal menggunakan sistim Build Operate and Transfer (BOT) dengan kata lain perjanjian pembangunan, pengadaan dan penyerahan kembali ke pihak Pemprov Sulut.
Ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulut Drs Arthur Kotambunan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang beberapa waktu lalu.
“Jadi gubernur mengusulkan agar pembangunan kantor DPRD Sulut yang baru menggunakan sistem BOT, agar APBD kita tidak terlalu dibebankan,” ujar Kotambunan.
Menurut Kotambunan, dengan sistem BOT ini, Pemprov tidak menyediakan dana apapun. Karena investor yang akan menyedikana dana dan menggunakan lokasi yang telah ditetapkan Pemprov untuk membangun kantor Deprov.
“Nah dalam BOT tersebut ada jangka waktu pengembalian yang disepakati, namun yang jelas bangunan DPRD Sulut yang baru akan dikembalikan ke Pemprov untuk dikelola dan dijadikan sumber PAD,” jelasnya. (EN)