Ratahan – Aksi cari ‘duit’ dengan cara memintakan uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah kepada mereka (PNS, red) yang mengurus kenaikan pangkat di daerah kekuasaan bupati Telly Tjanggulung, saat ini mulai terapung kepermukaan. Aksi ini sendiri diungkapakan para korban yang enggan namanya diekspos, ternyata dilakoni langsung oleh oknum pegawai di Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Mitra.
Diungkapakan sumber terpercaya ini, bahwa dalam pengurusan kenaikkan pangkat pihak BKKD mematok biaya mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta. Padahal yang diketahui mereka, dalam pengurusan soal kenaikkan pangkat tidak sepeserpun biaya yang dikenakkan. Ini juga sesuai amanat undang-undang kepegawain yang berlaku di negeri ini. Namun anehnya, di daerah berjuluk ‘pemulihan’ Minahasa Tenggara kenaikkan pangkat harus mengeluarkan uang yang cukup besar.
“Sebarnya keluhan ini tak akan kami sampaikan, hanya saja dari waktu ke waktu pengurusan kenaikkan pangkat terus meningkat biaya yang diberikan pihak BKDD. Sehingga ini tentu sangat memberatkan bagi kami. Nah jika ini terus dibiarkan, tentu tak sedikit yang akan menjadi korban selanjutnya. Olehnya kami minta bupati Mitra Telly Tjanggulung melalui isntansi teknis terkait menindaklanjuti akan hal ini, jika tidak tentu ini akan memalukan Mitra,” pungkas mereka.(dul)
Ratahan – Aksi cari ‘duit’ dengan cara memintakan uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah kepada mereka (PNS, red) yang mengurus kenaikan pangkat di daerah kekuasaan bupati Telly Tjanggulung, saat ini mulai terapung kepermukaan. Aksi ini sendiri diungkapakan para korban yang enggan namanya diekspos, ternyata dilakoni langsung oleh oknum pegawai di Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Mitra.
Diungkapakan sumber terpercaya ini, bahwa dalam pengurusan kenaikkan pangkat pihak BKKD mematok biaya mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta. Padahal yang diketahui mereka, dalam pengurusan soal kenaikkan pangkat tidak sepeserpun biaya yang dikenakkan. Ini juga sesuai amanat undang-undang kepegawain yang berlaku di negeri ini. Namun anehnya, di daerah berjuluk ‘pemulihan’ Minahasa Tenggara kenaikkan pangkat harus mengeluarkan uang yang cukup besar.
“Sebarnya keluhan ini tak akan kami sampaikan, hanya saja dari waktu ke waktu pengurusan kenaikkan pangkat terus meningkat biaya yang diberikan pihak BKDD. Sehingga ini tentu sangat memberatkan bagi kami. Nah jika ini terus dibiarkan, tentu tak sedikit yang akan menjadi korban selanjutnya. Olehnya kami minta bupati Mitra Telly Tjanggulung melalui isntansi teknis terkait menindaklanjuti akan hal ini, jika tidak tentu ini akan memalukan Mitra,” pungkas mereka.(dul)