Bitung – Setelah proses perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL), Kepala Lingkungan (Pala) dan Rukun Tetangga (RT) gaduh, giliran ribuan PNS Pemkot yang meradang.
Pasalnya, mulai bulan depan walikota dan wakil walikota berencana memotong bahkan menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seiring dengan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan mulai dari bulan September hingga Desember.
Sontak saja kabar itu membuat gaduh para PNS mengingat sebagian besar SK mereka telah dijadikan jaminan pinjaman di bank sehingga tiap bulannya hanya berharap dari TPP.
“Kalau TPP dipotong apalagi tak dibayar maka jelas kami tak tahu harus hidup bagaimana, karena selama ini TPP menjadi satu-satunya sumber penghasilan setelah SK digadaikan di bank,” kata salah satu PNS Pemkot, Minggu (28/8/2016).
Mirisnya lagi kata PNS yang meminta namanya dirahasiakan ini, sebagian rekannya malah telah menggadaikan TPP ke bank dan koperasi. Sehingga syok ketika mendapat informasi rencana pemotongan dan penundaan pembayaran TPP.
“Semenjak kabar itu beredar, semua PNS galau karena pada umumnya hanya bergantung pada TPP untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Sementara itu, salah satu pemerhati pemerintahan Kota Bitung, Jerry Lumare berharap walikota dan wakil walikota melakukan kajian matang sebelum memutuskan memangkas TPP PNS.
Karena menurutnya, sudah jadi rahasia umum jika sebagian besar PNS Pemkot hanya hidup dari TPP setelah SK digadaikan di bank.
“Jika kebijakan pemotongan atau penundaan TPP tetap diterapkan maka pasti akan berimbas pada kinerja para PNS. Karena pasti para PNS lebih fokus mencari pekerjaan sampingan daripada masuk kantor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Kalaupun kebijakan itu diambil kata Jerry, walikota dan wakil walikota harus melakukan sosialisasi dengan baik terhadap para PNS. Jangan sampai roda pemerintahan terganggu hanya karena kinerja para PNS menurun akibat pemotongan TPP.
“Semoga walikota dan wakil walikota bisa menyampaikan dengan baik kepada para PNS jika kebijakan itu harus diambil,” katanya.(abinenobm)
Baca: Wow !!! Bitung Satu-satunya Kota di Sulut Alokasi DAUnya Dipangkas
Bitung – Setelah proses perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL), Kepala Lingkungan (Pala) dan Rukun Tetangga (RT) gaduh, giliran ribuan PNS Pemkot yang meradang.
Pasalnya, mulai bulan depan walikota dan wakil walikota berencana memotong bahkan menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seiring dengan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan mulai dari bulan September hingga Desember.
Sontak saja kabar itu membuat gaduh para PNS mengingat sebagian besar SK mereka telah dijadikan jaminan pinjaman di bank sehingga tiap bulannya hanya berharap dari TPP.
“Kalau TPP dipotong apalagi tak dibayar maka jelas kami tak tahu harus hidup bagaimana, karena selama ini TPP menjadi satu-satunya sumber penghasilan setelah SK digadaikan di bank,” kata salah satu PNS Pemkot, Minggu (28/8/2016).
Mirisnya lagi kata PNS yang meminta namanya dirahasiakan ini, sebagian rekannya malah telah menggadaikan TPP ke bank dan koperasi. Sehingga syok ketika mendapat informasi rencana pemotongan dan penundaan pembayaran TPP.
“Semenjak kabar itu beredar, semua PNS galau karena pada umumnya hanya bergantung pada TPP untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Sementara itu, salah satu pemerhati pemerintahan Kota Bitung, Jerry Lumare berharap walikota dan wakil walikota melakukan kajian matang sebelum memutuskan memangkas TPP PNS.
Karena menurutnya, sudah jadi rahasia umum jika sebagian besar PNS Pemkot hanya hidup dari TPP setelah SK digadaikan di bank.
“Jika kebijakan pemotongan atau penundaan TPP tetap diterapkan maka pasti akan berimbas pada kinerja para PNS. Karena pasti para PNS lebih fokus mencari pekerjaan sampingan daripada masuk kantor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Kalaupun kebijakan itu diambil kata Jerry, walikota dan wakil walikota harus melakukan sosialisasi dengan baik terhadap para PNS. Jangan sampai roda pemerintahan terganggu hanya karena kinerja para PNS menurun akibat pemotongan TPP.
“Semoga walikota dan wakil walikota bisa menyampaikan dengan baik kepada para PNS jika kebijakan itu harus diambil,” katanya.(abinenobm)
Baca: Wow !!! Bitung Satu-satunya Kota di Sulut Alokasi DAUnya Dipangkas