BeritaManado.com

Paripurnakan 2 Ranperda, Ini Pemandangan Umum F-AK dan F-PDIP

July 03
06:15 2018

Manado BeritaManado.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Jumat 29 Juni 2018.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw, anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Edwin Silangen, SKPD, pejabat BUMD dan masyarakat umum.

Penyampaian pemandangan umum Fraksi Amanat Keadilan (F-AK) yang dibacakan Sekretaris Fraksi Hi. Amir Liputo SH, MH, bahwa Fraksi Amanat Keadilan memberikan apresiasi yang tinggi karena capaian target tepat waktunya dan terealisasi di atas 100 persen yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain lain Pendapatan Daerah yang sah.

“Terhadap belanja daerah Fraksi Amanat Keadilan juga memberi apresiasi yang tinggi karena serapan anggaran mendekati 100 persen, artinya dalam proses realisasi belanja langsung maupun tidak langsung pemerintah provinsi tidak mengalami kesulitan demikian halnya pada realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta terhadap SILPA yang dihasilkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 300.954.556.426 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Fraksi Amanat Keadilan menilai bahwa kita telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Dan pada akhirnya Fraksi Amanat Keadilan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan Tatib DPRD Provinsi Sulut,” jelas Amir Liputo.

Adapun untuk Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah setelah diterbitkannya Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Fraksi Amanat Keadilan menyatakan Ranperda ini layak untuk dibahas lebih lanjut dalam mekanisme dan Tatib Dewan karena merupakan amanat konstitusi serta peningkatan status administrasi daerah.

Pendapat Fraksi berikutnya disampaikan Lucia Taroreh ST dari Fraksi PDI Perjuangan bahwa terkait dengan Pendapatan Daerah Fraksi PDIP memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami Deviasi Plus sebesar Rp. 3.731.901.683.007 atau sebesar 100,22 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.723.697.617.672.

“Kami berharap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara serta Fraksi PDIP berharap agar tidak ada lagi penumpukan pencairan anggaran di Triwulan IV sehingga hal itu tidak ideal dan harus dilakukan perubahan karena fungsi APBD, selain fungsi otorisasi dan fungsi perencanaan adalah sebagai penggerak roda perekonomian di masyarakat,” terang Lucia Taroreh.

Terkait dengan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi PDI-Perjuangan mengharapkan gerak dan langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih optimal dan berinovasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga pelayan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam hal penataan organisasi dan perangkatnya, fraksi PDIP mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar menempatkan aparatur yang benar benar berkompeten di bidangnya tidak hanya sekedar menempatkan Pejabat yang secara Pangkat/Golongan telah memenuhi syarat atau dari sisi senioritas saja.

“Berdasarkan pemaparan tersebut maka Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat disetujui untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya,” jelas Lucia Taroreh.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan penyerahan pemandangan umum oleh Fraksi fraksi lain yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Wagub Steven Kandouw mewakili Gubernur Olly Dondokambey menyambut baik dan positif atas pandangan umum Fraksi-fraksi, dan tentunya akan dijadikan sebagai masukan yang sangat berharga untuk segera ditindaklanjuti baik dalam penyempurnaan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Ketua DPRD Andrei Angouw SE, mengatakan bahwa pembahasan selanjutnya dari Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2017, adalah rapat pembahasan Komisi-Komisi DPRD bersama dengan mitra kerja. Sementara Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut, adalah pembahasan Pansus DPRD bersama dengan pihak eksekutif.

(AdvertorialDPRDSulut/JerryPalohoon)

 

 

 

 

 

 

 

Ads




0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

9 + five =