Manado – Kepala Perwakilan Ombudsman di Sulawesi Utara Hilda Tirayoh SH membeberkan beberapa catatan kritis terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui hasil survey tahun 2013 yang lalu, yang mengukur tingkat kepatuhan SKPD di lingkungan Pemprov Sulut terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.
Dari 15 SKPD yang disuvey ternyata terdapat hanya 2 SKPD yang berada di zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi), 8 SKPD di Zona kuning (tingkat kepatuhan sedang) sedangkan sisanya di zona merah yang artinya tingkat kepatuhan rendah.
Terhadap SKPD-SKPD tersebut menurutmya pada minggu ketiga Bulan Juni akan kembali dilaksanakan survey untuk melihat apakah terdapat perubahan-perubahan setelah suvey sebelumnya dilakukan.
“Hasilnya nanti akan diumumkan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kepada publik,” ujarnya saat melakukan pertemuan demgan pihak Pemprov Sulut yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa Rachmat Mokodongan Senin (2/5/2014) di ruang Mapaluse kantor gubernur. (rizathpolii)
Manado – Kepala Perwakilan Ombudsman di Sulawesi Utara Hilda Tirayoh SH membeberkan beberapa catatan kritis terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui hasil survey tahun 2013 yang lalu, yang mengukur tingkat kepatuhan SKPD di lingkungan Pemprov Sulut terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.
Dari 15 SKPD yang disuvey ternyata terdapat hanya 2 SKPD yang berada di zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi), 8 SKPD di Zona kuning (tingkat kepatuhan sedang) sedangkan sisanya di zona merah yang artinya tingkat kepatuhan rendah.
Terhadap SKPD-SKPD tersebut menurutmya pada minggu ketiga Bulan Juni akan kembali dilaksanakan survey untuk melihat apakah terdapat perubahan-perubahan setelah suvey sebelumnya dilakukan.
“Hasilnya nanti akan diumumkan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kepada publik,” ujarnya saat melakukan pertemuan demgan pihak Pemprov Sulut yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa Rachmat Mokodongan Senin (2/5/2014) di ruang Mapaluse kantor gubernur. (rizathpolii)