Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey di ruang C.J. Rantung kantor gubernur Sulut saat menerima rombongan Komisi II DPR RI mengeluhkan persoalan tenaga teknis ASN yang ada di Sulut sangat minim dan segera membutuhkan tambahan Pengangkatan Tenaga Teknis untuk ASN, namun disisi lain pemerintah pusat belum membuka lowongan penerimaan ASN sejak enam tahun terakhir.
“Ini jadi persoalan yang mendesak agar Komisi II dapat membantu pemerintah daerah khususnya Sulut yang sangat membutuhkan tenaga teknis dibidang pertambangan mengingat Sulut merupakan wilayah pertambangan, dibidang kimia yang menyangkut persoalan lingkungan (limbah) dan dibidang imigrasi,” jelas Olly Dondokambey kepada Komisi II DPR RI yang melakukan reses di Sulawesi Utara.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang didampingi beberapa anggota Komisi II sempat memberikan masukan agar Pemda bisa melakukan rekrutan tenaga teknis melalui tenaga honorer daerah yang bisa dilakukan sesuai dengan aturan.
Namun persoalan rekrutan tenaga teknis di Sulut menjadi persoalan yang berbeda karena tenaga teknis merasa rugi bila keahliannya hanya dijadikan sebagai honorer yang pendapatan tidak lebih dari UMP Sulut saat ini sebesar dua jutaan.
Persoalan disini adalah kita sangat membutuhkan tenaga teknis seperti dibagian pertambangan, persoalannya bila tidak bisa kita angkat menjadi ASN tenaga teknis tidak mau, karena kalau hanya honorer tentu pekerjaannya itu tidak sebanding dengan pendapatan, karena mereka mengejar upah pensiun yang panjang, ujar Olly Dondokambey.
“Rata-rata orang (tenaga teknis) ingin pensiun panjang bukan sekedar seperti sekarang (honorer) tenaga kontrak, karena batasannya kita membayar tidak bisa lebih dari UMP atau kontrak seperti yang didapat esolon II, selalu ujungnya yang dicari pensiunnya, bukan besar yang didapat, itu kendala kita,” kata Olly Dondokambey. (Rizath Polii)
Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey di ruang C.J. Rantung kantor gubernur Sulut saat menerima rombongan Komisi II DPR RI mengeluhkan persoalan tenaga teknis ASN yang ada di Sulut sangat minim dan segera membutuhkan tambahan Pengangkatan Tenaga Teknis untuk ASN, namun disisi lain pemerintah pusat belum membuka lowongan penerimaan ASN sejak enam tahun terakhir.
“Ini jadi persoalan yang mendesak agar Komisi II dapat membantu pemerintah daerah khususnya Sulut yang sangat membutuhkan tenaga teknis dibidang pertambangan mengingat Sulut merupakan wilayah pertambangan, dibidang kimia yang menyangkut persoalan lingkungan (limbah) dan dibidang imigrasi,” jelas Olly Dondokambey kepada Komisi II DPR RI yang melakukan reses di Sulawesi Utara.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang didampingi beberapa anggota Komisi II sempat memberikan masukan agar Pemda bisa melakukan rekrutan tenaga teknis melalui tenaga honorer daerah yang bisa dilakukan sesuai dengan aturan.
Namun persoalan rekrutan tenaga teknis di Sulut menjadi persoalan yang berbeda karena tenaga teknis merasa rugi bila keahliannya hanya dijadikan sebagai honorer yang pendapatan tidak lebih dari UMP Sulut saat ini sebesar dua jutaan.
Persoalan disini adalah kita sangat membutuhkan tenaga teknis seperti dibagian pertambangan, persoalannya bila tidak bisa kita angkat menjadi ASN tenaga teknis tidak mau, karena kalau hanya honorer tentu pekerjaannya itu tidak sebanding dengan pendapatan, karena mereka mengejar upah pensiun yang panjang, ujar Olly Dondokambey.
“Rata-rata orang (tenaga teknis) ingin pensiun panjang bukan sekedar seperti sekarang (honorer) tenaga kontrak, karena batasannya kita membayar tidak bisa lebih dari UMP atau kontrak seperti yang didapat esolon II, selalu ujungnya yang dicari pensiunnya, bukan besar yang didapat, itu kendala kita,” kata Olly Dondokambey. (Rizath Polii)