Penulis: ape | 26/03/2012.
Amurang–Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Boy Tumiwa, BSc, SH dimintai keterangan soal isu kenaikan BBM oleh pemerintah Pusat terhitung 1 April 2012 mendatang. Bahwa, rencana kenaikan BBM bagi FPDI Perjuangan menolak. Ini juga hasil keputusan DPP PDIP, bahwa kenaikan BBM harus ditolak.
“Sudah jelas, bahwa FPDIP tetap menolak rencana kenaikan BBM oleh pemeritah SBY tersebut, ” ujar Tumiwa, Senin (26/3) siang diruang kerjanya.
Disentil soal aksi penimbunan yang marak dilakukan masyarakat akhir-akhir ini. Tumiwa enggan memberikan komentar. ” Sudah jelas, kami menolak kenaikan BBM. Kenapa, lantas saya menanggapi soal aksi penimbunan tersebut, ” kata Tumiwa.
Sementara itu Ketua DPC PDIP Minahasa Selatan Rommy Pondaag, SH MH saat dimintai keterangannya soal kenaikan BBM tersebut. ‘’Saya berasumsi dengan apa yang dikatakan Tumiwa. Namun soal aksi penimbunan BBM yang sudah marak terjadi di Kabupaten Minsel ini. Dirinya memintakan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan tegas. Alasannya, karena aksi penimbunan BBM tersebut telah meresahkan masyarakat.
Pun demikian Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Andries Romondor berpendapat bahwa Rencana kenaikan sudah dari beberapa waktu lalu. ” Kan masalah itu masih dibahas DPR RI, tapi kalaupun tetap naik sebabagi partai pemerintah. Ya tetap mendukung dan harus dijalankan. Karena hal itu sudah dikaji matang-matang. Apalagi itu dilakukan untuk menyelamatkan keuangan negara,” kata Rumondor.
Lanjut dia, akibat dampak dari kenaikan BBM. Pemerintah akan memberikan kompensasi. ” Terus terang masalah ini bukan wujud pencitraan pemerintah. Namun ini kebijakan demi keadilan, terhadap rakyat miskin. Sebab kita tahu bersama, BBM bersubsidi tersebut banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas, “pungkas Rumondor. (and)
TERKOMENTARI