BeritaManado.com

Minahasa Utara Hattrick WTP

June 04
15:27 2018

Sekda Minut Ir Jimmy Kuhu MA saat menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba. Disaksikan Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos.

 

Minut, BeritaManado.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Vonnie Anneke Panambunan dan Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong berhasil mencetak hattrick opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) WTP ketiga Minut, diserahkan oleh Kepala BPK Drs Tangga Muliaman Purba dan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Minut Ir Jimmy Kuhu MA mewakili Bupati Minut, didampingi Ketua DPRD Berty Kapojos SSos, Senin (4/6/2018).

Kepada sejumlah wartawan, Sekda Jimmy Kuhu menyampaikan kebanggaannya atas hasil kerja keras seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Minut.

“Dengan WTP ketiga ini, tentu pemerintah daerah dipacuh lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan,” kata Kuhu.

Ditambahkannya ada beberapa catatan yang diberikan BPK yang harus ditindaklanjuti dalam waktu tertentu.

“Oleh karena itu kita menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dan sebagai patokan adalah pemerintah provinsi,” kata Kuhu.

Dari kiri ke kanan, Sekwan Minut dr Harly Sompotan, Ketua DPRD Minut Berty Kapojos, auditor BPK, Sekda Minut Jimmy Kuhu dan Kepala Inspektorat Umbase Mayuntu, saat mendengar LHP di Kantor BPK Perwakilan Sulut.

 

Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu SSos MSi juga tampak senang atas hasil opini tahun ini.

“Minut hattrick. Untuk ketiga kalinya opini WTP menjadi bagian Kabupaten Minut,” kata Mayuntu yang ikut mendampingi Sekda Minut saat menerima LHP BPK.

Ditambahkan Mayuntu, opini WTP bukan berarti Minut tidak memiliki temuan.

“WTP bukan berarti tidak ada temuan. Tapi temuan yang mereka (BPK) dapat, itu bisa dipertanggungjawabkan semua,” ujarnya.

Lebih jauh, Mayuntu mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan mengikuti perkembangan administrasi yang setiap tahun berubah.

“Pemeriksaan keuangan daerah, semakin tahun semakin ketat. Selain mendapatkan WTP, aset bergerak dan tidak bergerak tetap ditertibkan. Dan untuk temuan, tidak boleh kalau melebihi 3% dari APBD dan tidak boleh juga ada aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Mayuntu.

Seperti diketahui opini WTP diraih sejak tahun pertama pemerintahan Bupati Vonnie Panambunan dan Wabup Joppi Lengkong, yaitu WTP atas keuangan tahun 2015, 2016 dan 2017.

Dengan diraihnya opini tersebut, pemerintah daerah mendapat Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebesar Rp8,5 miliar per tahun.

 

(Finda Muhtar)

 

 

 

 

 

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

eight − 5 =