Manado – Pemerintah kota dan lembaga dewan berdasarkan undang-undang merupakan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.
Salah satu kesamaan antara eksekutif dan legislatif yakni merupakan pejabat negara yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki setiap penyelenggara negara tersebut.
Akan hal itu, setelah mengikuti bombingan teknis yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, personil DPRD Kota Manado, Michael kalonio langsung merespon tugasnya sebagai legislator dengan mengisi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Bukan hanya saya. Semua anggota dewan dan pejabat pemerintah kota juga memiliki kewajiban yang sama. Soal LHKPN, itu sudah kewajiban yang diperintahkan undang-undang,” kata Kalonio.
Politisi muda partai Demokrat ini pun berharap, seluruh rekan-rekannya dan pejabat dilingkungan pemerintah kota segera menunaikan kewajibannya untuk melaporkan kekayaannya.
“Supaya diketahui kalau korupsi atau tidak, bisa dilihat dari LHKPN. Supaya semua transparan. Kalau perlu, diumumkan dipublik, agar masyarakat tahu,” usulnya. (leriandokambey)
Manado – Pemerintah kota dan lembaga dewan berdasarkan undang-undang merupakan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.
Salah satu kesamaan antara eksekutif dan legislatif yakni merupakan pejabat negara yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki setiap penyelenggara negara tersebut.
Akan hal itu, setelah mengikuti bombingan teknis yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, personil DPRD Kota Manado, Michael kalonio langsung merespon tugasnya sebagai legislator dengan mengisi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Bukan hanya saya. Semua anggota dewan dan pejabat pemerintah kota juga memiliki kewajiban yang sama. Soal LHKPN, itu sudah kewajiban yang diperintahkan undang-undang,” kata Kalonio.
Politisi muda partai Demokrat ini pun berharap, seluruh rekan-rekannya dan pejabat dilingkungan pemerintah kota segera menunaikan kewajibannya untuk melaporkan kekayaannya.
“Supaya diketahui kalau korupsi atau tidak, bisa dilihat dari LHKPN. Supaya semua transparan. Kalau perlu, diumumkan dipublik, agar masyarakat tahu,” usulnya. (leriandokambey)