Jakarta, BeritaManado.com – Pemerintah pusat memberi pemberi apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang dinilai berhasil menjalankan sistem demokrasi sekaligus menjamin hak kebebasan sipil yang tumbuh secara kondusif berdasarkan ideologi Pancasila.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Selasa (5/12/2017) pagi, menyerahkan Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2016 dengan kategori “BAIK” kepada pemerintah di Sulawesi Utara diterima Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga Sulawesi Utara, instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa serta seluruh elemen masyarakat atas penghargaan ini,” kata Olly Dondokambey.
Penghargaan ini menurut Olly Dondokambey bisa diraih berkat kerjasama dan partisipasi semua elemen masyarakat.
“Hasil ini patut dibanggakan. Kedepan, saya mengajak semua pihak agar dapat bekerjasama untuk membangun sistem demokrasi ke arah yang lebih baik. Kita tetap harus bekerja secara maksimal”, jelas Olly Dondokambey.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan keberhasilan Sulut dan provinsi lainnya meraih penghargaan IDI karena dianggap berhasil mewujudkan demokrasi dalam bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
“Pemerintah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen mengukur secara objektif dan empiris kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Indeks dibangun atas perkembangan sosial politik yang berciri khas Indonesia,” tandas Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo juga mendorong kepala daerah lainnya yang tidak menerima penghargaan untuk membenahi sistem demokrasi di wilayahnya masing-masing.
“Indeks Demokrasi ini harus memotivasi kepala-kepala daerah, instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk semakin menjalankan sistem demokrasi yang berdasarkan ideologi Pancasila”, kata Tjahjo Kumolo.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ir. M. Saeri Hasbulla, MA menjelaskan, keberhasilan Sulut meraih penghargaan IDI ini tak lepas dari pencapaian angka IDI Sulut 2016 yakni 76,34. Angka IDI Sulut ini berada di atas angka IDI nasional yakni 70,09.
Angka tersebut merupakan akumulasi dari data-data yang diperoleh aspek kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights) dan lembaga demokrasi (institutions of democration).
“Data-data diperoleh dari kerja Bada Pusat Statistik. BPS mengaplikasikan di lapangan untuk mengukur Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi BPS coba memaknai secara filosofis data-data yang ada di lapangan”, ujar Saeri.
Lanjut Saeri, proses penilaian IDI juga telah melalui penelitian terhadap 11 variabel dan 28 indikator yang mengacu pada dokumen-dokumen pemerintah dan media massa.
“Jadi penilaian sangat kompleks dan cermat. Setelah penjaringan dilakukan verifikasi. Setelah itu dibahas lagi di forum ahli untuk menentukan angka Indeks Demokrasi ini”, tukas Saeri Hasbulla.
Daftar daerah yang meraih Penghargaan IDI :
-Sulawesi Utara
-Bali
-Kalimantan Utara
-Bengkulu.
-Maluku
-Maluku Utara
-Daerah Istimewa Yogyakarta
-Kepulauan Bangka Belitung
-Nusa Tenggara Timur
-Sumatera Selatan.
(***/JerryPalohoon)
Jakarta, BeritaManado.com – Pemerintah pusat memberi pemberi apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang dinilai berhasil menjalankan sistem demokrasi sekaligus menjamin hak kebebasan sipil yang tumbuh secara kondusif berdasarkan ideologi Pancasila.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Selasa (5/12/2017) pagi, menyerahkan Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2016 dengan kategori “BAIK” kepada pemerintah di Sulawesi Utara diterima Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga Sulawesi Utara, instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa serta seluruh elemen masyarakat atas penghargaan ini,” kata Olly Dondokambey.
Penghargaan ini menurut Olly Dondokambey bisa diraih berkat kerjasama dan partisipasi semua elemen masyarakat.
“Hasil ini patut dibanggakan. Kedepan, saya mengajak semua pihak agar dapat bekerjasama untuk membangun sistem demokrasi ke arah yang lebih baik. Kita tetap harus bekerja secara maksimal”, jelas Olly Dondokambey.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan keberhasilan Sulut dan provinsi lainnya meraih penghargaan IDI karena dianggap berhasil mewujudkan demokrasi dalam bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
“Pemerintah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen mengukur secara objektif dan empiris kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Indeks dibangun atas perkembangan sosial politik yang berciri khas Indonesia,” tandas Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo juga mendorong kepala daerah lainnya yang tidak menerima penghargaan untuk membenahi sistem demokrasi di wilayahnya masing-masing.
“Indeks Demokrasi ini harus memotivasi kepala-kepala daerah, instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk semakin menjalankan sistem demokrasi yang berdasarkan ideologi Pancasila”, kata Tjahjo Kumolo.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ir. M. Saeri Hasbulla, MA menjelaskan, keberhasilan Sulut meraih penghargaan IDI ini tak lepas dari pencapaian angka IDI Sulut 2016 yakni 76,34. Angka IDI Sulut ini berada di atas angka IDI nasional yakni 70,09.
Angka tersebut merupakan akumulasi dari data-data yang diperoleh aspek kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights) dan lembaga demokrasi (institutions of democration).
“Data-data diperoleh dari kerja Bada Pusat Statistik. BPS mengaplikasikan di lapangan untuk mengukur Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi BPS coba memaknai secara filosofis data-data yang ada di lapangan”, ujar Saeri.
Lanjut Saeri, proses penilaian IDI juga telah melalui penelitian terhadap 11 variabel dan 28 indikator yang mengacu pada dokumen-dokumen pemerintah dan media massa.
“Jadi penilaian sangat kompleks dan cermat. Setelah penjaringan dilakukan verifikasi. Setelah itu dibahas lagi di forum ahli untuk menentukan angka Indeks Demokrasi ini”, tukas Saeri Hasbulla.
Daftar daerah yang meraih Penghargaan IDI :
-Sulawesi Utara
-Bali
-Kalimantan Utara
-Bengkulu.
-Maluku
-Maluku Utara
-Daerah Istimewa Yogyakarta
-Kepulauan Bangka Belitung
-Nusa Tenggara Timur
-Sumatera Selatan.
(***/JerryPalohoon)