Manado – Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 seakan menjadi lingkaran setan.
Masyarakat menyalakan Bawaslu karena dianggap kurang pengawasan, Bawaslu menyalahkan KPU karena kurang pencermatan, KPU menyalahkan pemerintah karena data pemilih yang diserahkan kurang akurat.
Kemudian pemerintah menyalakan masyarakat karena tidak kooperatif melaporkan/perekaman data kependudukan.
Sebagian Parpol hanya menjadi menonton, namun ada juga Parpol ‘ribut’ memanfaatkan momentum ketika calon yang diajukannya kalah.
Menurut pakar politik, Dr Ferry Daud Liando, pencermatan DPT harusnya jadi kerja kolektif. Tidak hanya oleh penyelenggara, tetapi juga oleh Kemendagri, Parpol dan masyarakat.
“Harus ada kesepakatan yang ‘mengikat’ agar di kemudian hari tidak dipermasalahkan terutama oleh calon atau Parpol yang kalah,” jelas Ferry Liando.
(JerryPalohoon)
Manado – Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 seakan menjadi lingkaran setan.
Masyarakat menyalakan Bawaslu karena dianggap kurang pengawasan, Bawaslu menyalahkan KPU karena kurang pencermatan, KPU menyalahkan pemerintah karena data pemilih yang diserahkan kurang akurat.
Kemudian pemerintah menyalakan masyarakat karena tidak kooperatif melaporkan/perekaman data kependudukan.
Sebagian Parpol hanya menjadi menonton, namun ada juga Parpol ‘ribut’ memanfaatkan momentum ketika calon yang diajukannya kalah.
Menurut pakar politik, Dr Ferry Daud Liando, pencermatan DPT harusnya jadi kerja kolektif. Tidak hanya oleh penyelenggara, tetapi juga oleh Kemendagri, Parpol dan masyarakat.
“Harus ada kesepakatan yang ‘mengikat’ agar di kemudian hari tidak dipermasalahkan terutama oleh calon atau Parpol yang kalah,” jelas Ferry Liando.
(JerryPalohoon)