TOMOHON, beritamanado.com – Asisten Kesejahtraan Rakyat Pemkot Tomohon Drs Octavianus Mandagi membuka Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2018 se-Kota Tomohon oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon di Aula Puncak Rurukan, Rabu (04/07/2018).
Mandagi saat menyampaikan sambutan wali kota mengatakan, pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi dan dianggap sebagai salah satu metode terbaik dalam pergantian elit politik. Pemilu menjamin hak-hak politik masyarakat. Ada 13 pokok ajakan dan arahan pemerintah untuk persiapan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.
“Bersungguh-sungguh mensukseskan Pemilihan Umum 2019, menjadikan Pemilu 2009 dan 2014 sebagai pembelajaran yang telah berlangsung baik, melaksanakan amanah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, pahami kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing terkait penyelenggaraan pemilu, cegah dan tiadakan penyimpangan serta pelanggaran pemilu.
“Cegah kekerasan dan benturan antar kontestan pemilu, jaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu, selesaikan secara tertib dan damai segala bentuk protes dan aduan, pers dan media supaya menyampaikan siaran dan pemberitaan yang akurat dan konstruktif secara fair dan berimbang, cegah terjadinya konflik of interst, jaga netralitas TNI Polri, jajaran pemerintah diinstruksikan untuk membantu penyelenggara pemilu dan gunakan anggaran dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Tampak Hadir sebagai narasumber Dandim 1302 Minahasa Letkol Infanteri Juberth Nixon Purnama STh, akademisi yang juga Ketua Program Studi Tata Kelola Kepemiluan Pascasarjana Unsrat DR Ferry Liando serta perwakilan Panwaslu Kota Tomohon.
(ReckyPelealu)
TOMOHON, beritamanado.com – Asisten Kesejahtraan Rakyat Pemkot Tomohon Drs Octavianus Mandagi membuka Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2018 se-Kota Tomohon oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon di Aula Puncak Rurukan, Rabu (04/07/2018).
Mandagi saat menyampaikan sambutan wali kota mengatakan, pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi dan dianggap sebagai salah satu metode terbaik dalam pergantian elit politik. Pemilu menjamin hak-hak politik masyarakat. Ada 13 pokok ajakan dan arahan pemerintah untuk persiapan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.
“Bersungguh-sungguh mensukseskan Pemilihan Umum 2019, menjadikan Pemilu 2009 dan 2014 sebagai pembelajaran yang telah berlangsung baik, melaksanakan amanah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, pahami kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing terkait penyelenggaraan pemilu, cegah dan tiadakan penyimpangan serta pelanggaran pemilu.
“Cegah kekerasan dan benturan antar kontestan pemilu, jaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu, selesaikan secara tertib dan damai segala bentuk protes dan aduan, pers dan media supaya menyampaikan siaran dan pemberitaan yang akurat dan konstruktif secara fair dan berimbang, cegah terjadinya konflik of interst, jaga netralitas TNI Polri, jajaran pemerintah diinstruksikan untuk membantu penyelenggara pemilu dan gunakan anggaran dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Tampak Hadir sebagai narasumber Dandim 1302 Minahasa Letkol Infanteri Juberth Nixon Purnama STh, akademisi yang juga Ketua Program Studi Tata Kelola Kepemiluan Pascasarjana Unsrat DR Ferry Liando serta perwakilan Panwaslu Kota Tomohon.
(ReckyPelealu)