Manado – Salah satu hal yang menarik perhatian dalam Forum Media Workshop dengan tema Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara TA 2016, Rabu (4/10/2017) adalah soal pemberian opini dari BPK.
Apalagi, pemberian opini tersebut menjadi salah satu produk BPK yang paling banyak menarik perhatian karena berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah.
Dalam materinya, Kepala Perwakilan BPK Sulut Tangga Purba mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya untuk tahun 2016, ada dua daerah yang belum mendapat opini WTP, yaitu kota Manado mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Sementara untuk Kabupaten Bolaang Mongondouw mendapat opini Tidak Menyatakan pendapat (TMP), dimana opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.
“Untuk 2016 memang ada dua daerah yaitu Manado dan Bolaang Mongondouw yang belum meraih WTP, memang agak menurun dibanding sebelumnya,” ujar Purba.
Meski demikian, Purba menjelaskan, para kepala daerah dan jajarannya masih memiliki waktu untuk memperbaiki kekurangan sehingga dalam pemeriksaan berikutnya dapat meraih WTP, meski ditegaskan, WTP bukan berarti bebas korupsi.
“Kami berharap, berikut semua bisa WTP, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Selama ini publik beranggapan, sudah ada WTP tidak korupsi, padahal tidak begitu. Ibarat polisi yang rajin melakukan patroli di satu daerah, bukan berarti ada maling yang lolos di saat itu, jadi yang dimaksud secara total dia sudah kondusif. Opini tidak sembarang dibuat dengan perasaan, tapi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi beserta hitung-hitungannya,” tambahnya. (srisurya)
Baca juga berita terkait BPK Sulut: