Kotamobagu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow berharap, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 lebih transparan dan akuntabel. Keinginan itu dituangkan seluruh fraksi pada pandangan akhir paripurna ranperda APBD 2013, belum lama ini.
Beberapa fraksi masing-masing Fraksi Pancasila (FP), Fraksi Persatuan Nurani (FPN) , Fraksi Demokrat (FD), Fraksi Partai Golkar (FPG ), yang masing-masing diwakili juru bicaranya mengharapkan, kepemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, Salihi Mokodongan dan Yani Tuuk berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran di Tahun 2013.
Marthen Tangkere (Fraksi Golkar) mengharapkan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) yang dibentuk atas semangat transparansi harus diberdayakan oleh pemerintah. “Seperti kita ketahui, lembaga transparansi pertama yang hadir di Indonesia adalah di Bolmong. Olehnya, kami meminta, Komisi Transparansi harus diberdayakan” ujar politisi senior partai beringin itu.
Guesman Laeta, selaku ketua Komisioner KTP kepada Beritamanado.com mengapresiasi keinginan legislatif agar pengelolaan APBD 2013 lebih transparan. Hal itu sejalan dengan keinginan Perda Nomor 4 dan 5 Tahun 2005 tentang transparansi dan partisipasi. Demikian halnya, dengan aturan yang lebih tinggi, Undang-undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi.
“Buku APBD bukan barang tabu. Keterbukaan bukan berarti ‘telanjang bulat’. Dengan transparasi dalam pengelolaan keuangan, akan memberi dampak positif bagi pemerintah. Transparansi akan menjadi filter terjadinya penyimpangan,” pungkas Laeta. (zmi)
Kotamobagu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow berharap, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 lebih transparan dan akuntabel. Keinginan itu dituangkan seluruh fraksi pada pandangan akhir paripurna ranperda APBD 2013, belum lama ini.
Beberapa fraksi masing-masing Fraksi Pancasila (FP), Fraksi Persatuan Nurani (FPN) , Fraksi Demokrat (FD), Fraksi Partai Golkar (FPG ), yang masing-masing diwakili juru bicaranya mengharapkan, kepemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, Salihi Mokodongan dan Yani Tuuk berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran di Tahun 2013.
Marthen Tangkere (Fraksi Golkar) mengharapkan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) yang dibentuk atas semangat transparansi harus diberdayakan oleh pemerintah. “Seperti kita ketahui, lembaga transparansi pertama yang hadir di Indonesia adalah di Bolmong. Olehnya, kami meminta, Komisi Transparansi harus diberdayakan” ujar politisi senior partai beringin itu.
Guesman Laeta, selaku ketua Komisioner KTP kepada Beritamanado.com mengapresiasi keinginan legislatif agar pengelolaan APBD 2013 lebih transparan. Hal itu sejalan dengan keinginan Perda Nomor 4 dan 5 Tahun 2005 tentang transparansi dan partisipasi. Demikian halnya, dengan aturan yang lebih tinggi, Undang-undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi.
“Buku APBD bukan barang tabu. Keterbukaan bukan berarti ‘telanjang bulat’. Dengan transparasi dalam pengelolaan keuangan, akan memberi dampak positif bagi pemerintah. Transparansi akan menjadi filter terjadinya penyimpangan,” pungkas Laeta. (zmi)