MANADO – Sebuah tim pemantau dari KPK kini sedang bergerak di 6 kabupaten yang sedang menjalani tahapan Pilkada 2018.
“Mereka diperkirakan sekitar 30 orang. Tetapi tentu tidak banyak yang tahu kehadiran dan aktivitas mereka,” ujar sebuah sumber yang enggan disebut namanya.
Mereka terpencar di Minahasa, Mitra, Sitaro, Talaud, Kotamobagu, dan Bolmut. “Mereka berkerja mobile dan berakses,” kata sumber itu.
Pengamat politik Indonesian Public Institute Jerry Massie mengatakan, kehadiran petugas KPK memantau pelaksanaan Pilkada sangat baik dalam rangka pencapaian Pilkada Berintegritas.
Memang, lanjut Massie, KPK memiliki komitmen dan program memantau Pilkada Serentak 2018.
“Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan sudah menegaskan bahwa KPK sudah menurunkan lebih 1500 tim pemantau ke semua daerah yang melaksanakan Pilkada 2018,” katanya mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK.
Dia menambahkan, obyek pemantauan KPK adalah pelaksanaan tahapan Pilkada adalah pencegahan korupsi dan tentu penindakan.
“Mereka bisa mencegah, dan bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan, OTT” tandasnya.
Menurut Massie, sasaran pemantauan KPK adalah kemungkinan penggunaan uang negara dalam tahapan-tahapan Pilkada. “Kemungkinan penggunaan uang negara di proses Pilkada memang bisa terjadi, dan itu harus dicegah dan ditindak” tandasnya.
Tahun 2018 ini sebanyak 171 daerah di seluruh Indonesia melaksanakan Pilkada Serentak, enam diantaranya berada di Provinsi Sulawesi Utara.
(***/rds)
MANADO – Sebuah tim pemantau dari KPK kini sedang bergerak di 6 kabupaten yang sedang menjalani tahapan Pilkada 2018.
“Mereka diperkirakan sekitar 30 orang. Tetapi tentu tidak banyak yang tahu kehadiran dan aktivitas mereka,” ujar sebuah sumber yang enggan disebut namanya.
Mereka terpencar di Minahasa, Mitra, Sitaro, Talaud, Kotamobagu, dan Bolmut. “Mereka berkerja mobile dan berakses,” kata sumber itu.
Pengamat politik Indonesian Public Institute Jerry Massie mengatakan, kehadiran petugas KPK memantau pelaksanaan Pilkada sangat baik dalam rangka pencapaian Pilkada Berintegritas.
Memang, lanjut Massie, KPK memiliki komitmen dan program memantau Pilkada Serentak 2018.
“Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan sudah menegaskan bahwa KPK sudah menurunkan lebih 1500 tim pemantau ke semua daerah yang melaksanakan Pilkada 2018,” katanya mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK.
Dia menambahkan, obyek pemantauan KPK adalah pelaksanaan tahapan Pilkada adalah pencegahan korupsi dan tentu penindakan.
“Mereka bisa mencegah, dan bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan, OTT” tandasnya.
Menurut Massie, sasaran pemantauan KPK adalah kemungkinan penggunaan uang negara dalam tahapan-tahapan Pilkada. “Kemungkinan penggunaan uang negara di proses Pilkada memang bisa terjadi, dan itu harus dicegah dan ditindak” tandasnya.
Tahun 2018 ini sebanyak 171 daerah di seluruh Indonesia melaksanakan Pilkada Serentak, enam diantaranya berada di Provinsi Sulawesi Utara.
(***/rds)