MITRA, BeritaManado.com – Komisi C DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mengingatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mitra, agar melakukan penempatan guru secara merata diseluruh sekolah yang ada di daerah ini.
Pihak Komisi C melalui Ketua Nolly Langingi, juga mendesak Dikpora agar memformulasikan kebutuhan masing-masing tenaga guru menurut jenjangnya, serta memperhatikan masalah TGR beras dan sertifikasi guru.
“Selain itu, yang terpenting diperhatikan adalah pendistribusian harus cukup adil dan benar,” tegas Nolly saat memimpin hearing atau rapat dengar pendapat, Kamis (28/5/2015).
Agenda hearing kemudian diskors dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pihak Komisi C sendiri meminta Dikpora untuk menghadirkan para Kepala Sekolah (Kepsek) pada agenda selanjutnya.
Sementara itu, agenda hearing dengan Direktur RSUP Ratatotok Buyat menurut Langingi, dilaksanakan karena adanya keluhan terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut.
“RSUP Ratatotok Buyat memang milik pemerintah pusat, akan tetapi karena rumah sakit itu kedudukannya ada di Mitra, maka kita wajib mengetahui keberadaanya, termasuk meminta penjelasan soal keluhan warga itu,” kata Langingi.
Direktur RSUP Ratatotok Buyat dr Vally Ratulangi, tak menampik soal keluhan pelayanan tersebut. Menurutnya, kendalah yang dihadapi pihaknya selama ini karena masih kurangnya tenaga dokter specialis serta tenaga medis lainnya.
“Kita sangat butuh tambahan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, ahli bedah, petugas pelayanan radiologi dan lainnya,” jelas Vally sembari mengatakan pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (ruland sandag)
MITRA, BeritaManado.com – Komisi C DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mengingatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mitra, agar melakukan penempatan guru secara merata diseluruh sekolah yang ada di daerah ini.
Pihak Komisi C melalui Ketua Nolly Langingi, juga mendesak Dikpora agar memformulasikan kebutuhan masing-masing tenaga guru menurut jenjangnya, serta memperhatikan masalah TGR beras dan sertifikasi guru.
“Selain itu, yang terpenting diperhatikan adalah pendistribusian harus cukup adil dan benar,” tegas Nolly saat memimpin hearing atau rapat dengar pendapat, Kamis (28/5/2015).
Agenda hearing kemudian diskors dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pihak Komisi C sendiri meminta Dikpora untuk menghadirkan para Kepala Sekolah (Kepsek) pada agenda selanjutnya.
Sementara itu, agenda hearing dengan Direktur RSUP Ratatotok Buyat menurut Langingi, dilaksanakan karena adanya keluhan terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut.
“RSUP Ratatotok Buyat memang milik pemerintah pusat, akan tetapi karena rumah sakit itu kedudukannya ada di Mitra, maka kita wajib mengetahui keberadaanya, termasuk meminta penjelasan soal keluhan warga itu,” kata Langingi.
Direktur RSUP Ratatotok Buyat dr Vally Ratulangi, tak menampik soal keluhan pelayanan tersebut. Menurutnya, kendalah yang dihadapi pihaknya selama ini karena masih kurangnya tenaga dokter specialis serta tenaga medis lainnya.
“Kita sangat butuh tambahan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, ahli bedah, petugas pelayanan radiologi dan lainnya,” jelas Vally sembari mengatakan pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (ruland sandag)