Minahasa, BeritaManado.com – Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda SH. MH, mendesak pemerintah untuk segera memperhatikan bangunan fisik dari setiap SMA dan SMK di Minahasa.
Pasalnya, dari hasil turun lapangan Komisi 4 DPRD Sulut, bersama dari Diknas Pendidikan Sulut di SMK Negeri I Tondano, SMK Negeri I Remboken dan SMA Negeri I Langowan, Jumat (19/1/2017), ditemukan beberapa infrastruktur sekolah sudah tidak menunjang, seperti meja berlubang, kekurangan bangunan kelas, jumlah wc dan komputer.
Padahal tiga sekolah tersebut yang merupakan terbesar di Minahasa dan selama ini tidak memungut biaya komite kepada siswa.
“Atap sekolah banyak yang rusak, pengadaan komputer, meja kursi mesti dipentingkan karena selama ini dana pembangunan kurang dan agar pada APBD perubahan bisa diatur karena dana BOS itu dari pusat bukan dari Sulut jelas berbeda,” kata James Karinda
Lanjut James Karinda, tunjangan Tenaga Harian Lepas (THL) yang mengajar juga mesti diprioritaskan mengingat merekalah para “Umar Bakri” zaman sekarang.
“Bahkan pembangunan untuk pendidikan perlu segera ditata oleh pemerintah dan catat THL disini siapa saja yang sudah mengajar lewat dari dua tahun, apalagi empat tahun,” terang James Karinda.
Sementara itu Kabid pendidikan SMA/SMK Sulut Arthur Tumipa, mengakui bahwa sekolah tanpa tunjangan infrastruktur takan maju.
“Masih sangat perlu diperhatikan, jadi harapan kedepannya APBD perubahan mesti ada penganggaran termasuk komputer karena penting untuk UNBK nanti,” jelas Arthur Tumipa.
(Anes Tumengkol)
Minahasa, BeritaManado.com – Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda SH. MH, mendesak pemerintah untuk segera memperhatikan bangunan fisik dari setiap SMA dan SMK di Minahasa.
Pasalnya, dari hasil turun lapangan Komisi 4 DPRD Sulut, bersama dari Diknas Pendidikan Sulut di SMK Negeri I Tondano, SMK Negeri I Remboken dan SMA Negeri I Langowan, Jumat (19/1/2017), ditemukan beberapa infrastruktur sekolah sudah tidak menunjang, seperti meja berlubang, kekurangan bangunan kelas, jumlah wc dan komputer.
Padahal tiga sekolah tersebut yang merupakan terbesar di Minahasa dan selama ini tidak memungut biaya komite kepada siswa.
“Atap sekolah banyak yang rusak, pengadaan komputer, meja kursi mesti dipentingkan karena selama ini dana pembangunan kurang dan agar pada APBD perubahan bisa diatur karena dana BOS itu dari pusat bukan dari Sulut jelas berbeda,” kata James Karinda
Lanjut James Karinda, tunjangan Tenaga Harian Lepas (THL) yang mengajar juga mesti diprioritaskan mengingat merekalah para “Umar Bakri” zaman sekarang.
“Bahkan pembangunan untuk pendidikan perlu segera ditata oleh pemerintah dan catat THL disini siapa saja yang sudah mengajar lewat dari dua tahun, apalagi empat tahun,” terang James Karinda.
Sementara itu Kabid pendidikan SMA/SMK Sulut Arthur Tumipa, mengakui bahwa sekolah tanpa tunjangan infrastruktur takan maju.
“Masih sangat perlu diperhatikan, jadi harapan kedepannya APBD perubahan mesti ada penganggaran termasuk komputer karena penting untuk UNBK nanti,” jelas Arthur Tumipa.
(Anes Tumengkol)