BeritaManado.com

Kemana Arah Kebijakan Industri Perikanan Bitung ?

September 07
00:37 2017
Tennie Wior

Tennie Wior

 

Oleh
Tennie N Wior*

SEPERTI saling berbalas pantun, Walikota Bitung Max Lomban dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Puji Astuti, saling klaim dengan data yang dimiliki masing-masing pihak.

Disatu sisi Walikota Bitung, yang tau persis kondisi daerahnya “Menjerit”, dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan moratorium perijinan di bidang perikanan tangkap. Imbasnya, kondisi ekonomi Kota Bitung terpuruk selang tiga tahun terakhir.

Tak segan, Walikota Bitung diberbagai kesempatan, mengemukakan, bahwa kebijakan KKP telah membuat puluhan ribu warganya kehilangan lapangan pekerjaan.

Kebijakan Moratorium dan larangan melaut untuk kapal penangkap eks asing di Bitung, telah membuat produksi perikanan Bitung menurun secara drastis.

Tragisnya sejumlah Perusahan (pabrik) Unit Pengolahan Ikan (UPI), telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya dan kini terancam tutup.

Namun bukan Menteri Susi namanya, kalau tidak menjawab atau menanggapi siapa saja yang memprotes kebijakan yang telah dikeluarkan kementerian yang dipimpinnya.

Termasuk pernyataan Walikota Bitung, dibantahnya. Tak pelak sejumlah media massa menulis kalau Susi menyebut, Walikota Bitung berbohong. Hanya karena mengungkap fakta terjadinya penurunan produksi perikanan di Kota Bitung.

Secara lantang menteri Susi pun mengklaim kalau data yang dimilikinya (KKP), telah terjadi peningkatan produksi perikanan di Kota Bitung dan Sulut di tahun 2016 dan 2017.

Perbedaan pendapat dan data inilah yang akhirnya menjadi head line pemberitaan media massa dan menjadi sorotan nasional.

“Omongan dan data siapa yang benar ? Data menteri atau Walikota ? ” Pertanyaan itulah yang bermunculan di banyak kalangan.

Mungkinkah, perbedaan data antara Walikota dan Menteri dikarenakan sistem koordinasi pemerintah daerah dan pusat tidak berjalan baik.

Padahal sudah dengan tegas Presiden Jokowi, selalu mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dan menteri, agar terus berkoodinasi sehingga semua kebijakan terintegrasi secara baik.

Memang harus diakui, perjuangan Walikota Max Lomban agar Kota Bitung mendapatkan perlakuan khusus dari KKP, tidak pernah mengenal kata gentar.

Berbagai usaha, dengan mendatangi petinggi negeri, dan membentuk forum diskusi secara resmi terus dilakukan oleh mantan Sedakot Bitung itu.

Bukannya tanpa dasar, hampir 60% warga Kota Bitung, menggantungkan hidupnya di bidang usaha perikanan. Di tiga tahun terakhir, sangat terlihat dampak dari regulasi aturan dari KKP.

Turunnya indeks pendapatan per kapita kota Bitung dititik terendah sepanjang sejarah, yakni di posisi 3,2 paling bawah diantara kabupaten/kota di Sulut, serta jauh dari target rata-rata nasional.

Banyak pemerhati dan pelaku usaha perikanan yang ada di Kota Bitung, berharap agar persoalan perbedaan data dan polemik kebijakan ini segera terselesaikan dan saling melengkapi.

Tak bisa dipungkiri, faktor ketersinggungan yang mulai muncul, akan berbias pada arah dan kebijakan bidang usaha industri perikanan Kota Bitung.

Kita juga tidak bisa mengesampingkan kebijakan KKP dibawah pimpinan menteri Susi, telah menunjukan ketergantungan separuh dunia terhadap hasil sumber daya Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Tegas dalam penegakan hukum dan menjalankan aturan, menjadi bukti menteri Susi adalah sosok yang tepat menduduki jabatan yang dipercayakan Presiden.

Perhatiannya terhadap nelayan kecil dan kampanye pengelolaan hasil laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadikan Susi sebagai idola dari masyarakat Perikanan Indonesia.

Buktinya, banyak juga kelompok nelayan secara terang-terangan mengakui dan mendukung penuh kebijakan Menteri Susi, yang telah meningkatkan pendapatan para nelayan.

Kota Bitung sejak lama identik dengan usaha industri perikanan. Label sebagai Kota Cakalang dan pernah ditetapkan sebagai pusat industri Tuna, bahkan dijadikan sebagai salah satu Kota Minapolitan haruslah tetap dipertahankan.

Sudah sepantasnya para pemegang kebijakan (pemerintah), melepas ego masing-masing pihak. Merasa benar, memiliki kewenangan dan memegang kekuasaan haruslah diletakan sesuai dengan kaidahi yang ada.

Data dan fakta masa lalu, dunia usaha perikanan di Kota Bitung, mempunyai catatan hitam dan kelam.

Trauma terhadap illegal fishing secara masif pada masa lalu, membuat pemerintah (KKP), menunjukan perhatian ekstra terhadap seluruh perijinan usaha perikanan tangkap di Bitung.

Sikap KKP untuk memberikan perhatian ekstra di Kota Bitung, setidaknya telah membuat ratusan kapal eks asing “milik” orang kepercayaan pemilik asli (asing), telah kembali ke negara asal.

Kalaupun ada kapal eks asing yang ada di Kota Bitung, itu tidak bisa di operasikan. Menariknya, informasi yang diperoleh di KKP, upaya Pemerintah Kota Bitung yang di pimpin Walikota selalu menemui jalan buntu, dikarenakan (maaf) sebagian orang yang selalu mendampingi perjuangan Walikota, masuk dalam pengusaha “daftar hitam” di KKP.

Dari beberapa sumber yang diperoleh, pasokan bahan baku ikan ke beberapa pabrik pengalengan ikan turun hingga 80% dari kapasitas produksi yang tersedia.

Hal itu terjadi sejak diberlakukan moratorium Perijinan serta larangan beroperasi kapal penangkap eks asing dan atau milik asing.

Tragisnya saat ini, sejumlah Perusahan UPI di Kota Bitung harus ke Pulau Jawa untuk mencari bahan baku ikan dan diangkut ke Kota Bitung.

Sebagai warga Kota Bitung, tentunya sangat prihatin melihat kondisi ini. Langkah Pemkot Bitung untuk membangun industri Pariwisata masih membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit untuk membangun infrastuktur.

Sementara sangat tidak elok jika kita biarkan industri perikanan yang seluruh infrastruktur telah tersedia.

Sekiranya saya dapat memberikan pendapat atau masukan, sebagai berikut :
– Pemkot Bitung, instansi terkait secara rutin melakukan koordinasi dan laporan ke KKP terhadap kondisi yang sebenar-benarnya tentang industri perikanan di Bitung .

– Pemkot dan para pengusaha (yang merasa)) kenapa harus malu mengakui masa lalu kita yang hitam untuk kita tutup bersama. Dan membuka lembaran yang baru untuk kebangkitan usaha industri Perikanan Bitung.

– Khusus untuk ibu Menteri KP Susi Puji Astuti, tolong Carikan solusi buat kebutuhan pasokan bahan baku ikan untuk kebutuhan UPI Bitung.

– Jika perlu, karena UPI kekurangan bahan baku jenis (skip Jack dan yelow Fin) , perlu dipertimbangkan untuk sementara tidak memberikan ijin eksport frozen’ utuh mengingat UPI masih kekurangan pasokan bahan baku.(***)
*Penulis, pemerhati dunia perikanan Kota Bitung dan salah satu penggagas Festival Selat Lembeh

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment