Manado – Wakil Wali Kota Manado, Mor Dominus Bastiaan mengatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bakal segera mengambil lahan 16 persen di kawasan Megamas Manado.
Hal tersebut dikarenakan, terkait lahan parkir yang dikelola oleh Mega Jasa Kelola yang sebagian merupakan milik pemerintah.
“Karena Pak Wali Kota juga sudah minta. Bahkan tadi saya baru selesai Pimpin rapat, untuk memintahkan mana lahan milik pemerintah yang masuk dalam jalan serta sebagainya. Karena sudah mau kita pisahkan,” kata Mor Dominus Bastiaan kepada BeritaManado.com, Senin (9/7/2018) usai rapat TAPD bersama SKPD.
Mor Dominus Bastiaan menegaskan Mega Jasa Kelola tidak menagih uang parkir kepada customer, apabila bukan berada pada wilayah mereka.
Rencananya, kalaupun nantinya akan dikelola, pasti pemerintah yang bakal mengatur tarif parkir di lahan 16 persen.
“Sehingga yang bisa di tagih pengelola adalah yang menjadi wilayah mereka. Jadi untuk wilayah milik pemerintah, kita minta keluar dari pendapatan mereka. Sehingga tidak menjadi wajib parkir disitu atau masyarakat membayar parkir,” tegasnya.
(Anes Tumengkol)
Manado – Wakil Wali Kota Manado, Mor Dominus Bastiaan mengatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bakal segera mengambil lahan 16 persen di kawasan Megamas Manado.
Hal tersebut dikarenakan, terkait lahan parkir yang dikelola oleh Mega Jasa Kelola yang sebagian merupakan milik pemerintah.
“Karena Pak Wali Kota juga sudah minta. Bahkan tadi saya baru selesai Pimpin rapat, untuk memintahkan mana lahan milik pemerintah yang masuk dalam jalan serta sebagainya. Karena sudah mau kita pisahkan,” kata Mor Dominus Bastiaan kepada BeritaManado.com, Senin (9/7/2018) usai rapat TAPD bersama SKPD.
Mor Dominus Bastiaan menegaskan Mega Jasa Kelola tidak menagih uang parkir kepada customer, apabila bukan berada pada wilayah mereka.
Rencananya, kalaupun nantinya akan dikelola, pasti pemerintah yang bakal mengatur tarif parkir di lahan 16 persen.
“Sehingga yang bisa di tagih pengelola adalah yang menjadi wilayah mereka. Jadi untuk wilayah milik pemerintah, kita minta keluar dari pendapatan mereka. Sehingga tidak menjadi wajib parkir disitu atau masyarakat membayar parkir,” tegasnya.
(Anes Tumengkol)