TOMOHON, beritamanado.com – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Kaban BKD) se-Sulawesi Utara mengikuti Forum Badan Kepegawaian Daerah tahap III tahun 2016 di Bukit Doa Mahawu, Kakaskasen II, Kota Tomohon, Rabu (31/8/2016) yang dilaksanakan BKD Provinsi Sulawesi Utara.
Kaban BKD Sulut DR Femmy Suluh MSi mengungkapkan tujuan forum ini untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan isu-isu strategis, hambatan dan tantangan ke depan terkait dengan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah serta mempererat hubungan kemitraan BKD se-Sulut serta stakeholder yang ada di tingkat provinsi.
Sementara itu, Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak saat membuka forum ini mengatakan melihat kondisi peraturan perundangan dan manajemen kepegawaian saat ini maka badan kepegawian dituntut lebih peka dan mengembangkan kapasitasnya masing-masing agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat substansial.
“Untuk itu diperlukan keberanian dari pengelolah kepegawaian dalam memberikan masukan atau telaan staf kepada pimpinan apabila ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu diperlukan juga langkah-langkah nyata dari badan kepegawaian daerah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara,” tutur Eman.
Tampak hadir Kepala BKD Kota Tomohon Masna Pioh SSos bersama jajarannya dengan narasumber/pemateri Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara English Nainggolan SH MH serta unsur BKD Provinsi Sulut.(ReckyPelealu)
TOMOHON, beritamanado.com – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Kaban BKD) se-Sulawesi Utara mengikuti Forum Badan Kepegawaian Daerah tahap III tahun 2016 di Bukit Doa Mahawu, Kakaskasen II, Kota Tomohon, Rabu (31/8/2016) yang dilaksanakan BKD Provinsi Sulawesi Utara.
Kaban BKD Sulut DR Femmy Suluh MSi mengungkapkan tujuan forum ini untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan isu-isu strategis, hambatan dan tantangan ke depan terkait dengan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah serta mempererat hubungan kemitraan BKD se-Sulut serta stakeholder yang ada di tingkat provinsi.
Sementara itu, Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak saat membuka forum ini mengatakan melihat kondisi peraturan perundangan dan manajemen kepegawaian saat ini maka badan kepegawian dituntut lebih peka dan mengembangkan kapasitasnya masing-masing agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat substansial.
“Untuk itu diperlukan keberanian dari pengelolah kepegawaian dalam memberikan masukan atau telaan staf kepada pimpinan apabila ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu diperlukan juga langkah-langkah nyata dari badan kepegawaian daerah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara,” tutur Eman.
Tampak hadir Kepala BKD Kota Tomohon Masna Pioh SSos bersama jajarannya dengan narasumber/pemateri Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara English Nainggolan SH MH serta unsur BKD Provinsi Sulut.(ReckyPelealu)