Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Djouhari Kansil kembali mengingatkan pentingnya setiap pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi memiliki buku saku. Karena buku tersebut memuat seluruh rencana strategis (renstra) dari SKPD yang bersangkutan. Hal itu di katakan Kansil kepada para pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti pertemuan rutin mingguan “Jumat Bersih Bebas Temuan” (Jumpa Bete) di ruang rapat Kantor Inspektorat Provinsi, Jumat (7/10)
Dengan adanya buku saku tersebut menurut Kansil sesungguhnya akan sangat membantu kelancaran tugas kita bersama, manakalah ketika seorang pejabat ditunjuk pimpinan menghadiri suatu acara pertemuan, jika ada pertanyaan maka bisa menjawabnya dengan baik, artinya sesama pejabat dalam satu instansi jangan saling melempar tanggung jawab. Sambil memberi contoh pertemuan baru lalu dengan peserta Sespimti Polri diruang mapaluse, ada beberapa pertanyaan dari peserta, diberikan jawabannya kurang sempurna oleh pejabat kita,” ujarnya.
“Karena itu saya ingatkan mulai sekarang seluruh pejabat Pemprov Sulut di wajibkan memiliki buku saku tersebut. Saya akan mengecek minggu depan melalui pertemuan ini, jika masih ada pejabat yang belum memilikinya, sangsi berdiri selama pertemuan berlangsung akan diterima”, katanya.
Kansil juga mengingatkan tentang ajakan Gubernur menyangkut soal tanggung jawab, setiap hari SKPD harus melakukan konsolidasi internal. Maksudnya agar tugas-tugas nantinya tidak terbengkalai. Sehingga tidak terulang lagi hal-hal yang sama di kemudian hari, ujarnya. (*/jrp)
Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Djouhari Kansil kembali mengingatkan pentingnya setiap pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi memiliki buku saku. Karena buku tersebut memuat seluruh rencana strategis (renstra) dari SKPD yang bersangkutan. Hal itu di katakan Kansil kepada para pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti pertemuan rutin mingguan “Jumat Bersih Bebas Temuan” (Jumpa Bete) di ruang rapat Kantor Inspektorat Provinsi, Jumat (7/10)
Dengan adanya buku saku tersebut menurut Kansil sesungguhnya akan sangat membantu kelancaran tugas kita bersama, manakalah ketika seorang pejabat ditunjuk pimpinan menghadiri suatu acara pertemuan, jika ada pertanyaan maka bisa menjawabnya dengan baik, artinya sesama pejabat dalam satu instansi jangan saling melempar tanggung jawab. Sambil memberi contoh pertemuan baru lalu dengan peserta Sespimti Polri diruang mapaluse, ada beberapa pertanyaan dari peserta, diberikan jawabannya kurang sempurna oleh pejabat kita,” ujarnya.
“Karena itu saya ingatkan mulai sekarang seluruh pejabat Pemprov Sulut di wajibkan memiliki buku saku tersebut. Saya akan mengecek minggu depan melalui pertemuan ini, jika masih ada pejabat yang belum memilikinya, sangsi berdiri selama pertemuan berlangsung akan diterima”, katanya.
Kansil juga mengingatkan tentang ajakan Gubernur menyangkut soal tanggung jawab, setiap hari SKPD harus melakukan konsolidasi internal. Maksudnya agar tugas-tugas nantinya tidak terbengkalai. Sehingga tidak terulang lagi hal-hal yang sama di kemudian hari, ujarnya. (*/jrp)