Manado – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mulai merasa gerah dengan sikap sejumlah legislator dan fraksi di DPRD Kota Manado yang berkali-kali menggelar aksi pemboikotan terhadap agenda dewan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Jangan hanya karena jabatan dalam AKD kemudian mengorbankan masyarakat banyak. Apalagi sengaja memboikot pembahasan APBD 2015,” tegas sekretaris GAMKI Kota Manado, Ruby Rumpesak.
Dirinya menuding, dengan adanya aksi tersebut merupakan bentuk penghianatan bagi masyarakat Kota Manado yang saat ini menunggu perhatian para wakil rakyat lewat penetapan anggaran program di APBD 2015 yang pro rakyat.
“Dengan memboikot APBD berarti memboikot seluruh program pembangunan di Kota Manado. Harus diingat pada APBD tersebut, sangat banyak program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti kesehatan gratis dan perbaikan infrastruktur pasca bencana Januari lalu,” ungkapnya.
Rumpesak pun menantang komitmen lembaga DPRD Kota Manado yang sejak dilantik menyuarakan kebersamaan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan Kota Manado yang menyenangkan.
“Katanya mengedepankan asas kebersamaan. Kenapa terjadi hal seperti ini ada aksi pemboikotan agenda rakyat. Kalau benar wakil rakyat, buktikan dengan sikap profesional dan tidak menghambat pembahasan APBD. Karena masyarakat sedang menantikan produk APBD yang pro rakyat,” tandas alumnus fakultas Hukum Unsrat ini. (redaksi)
Manado – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mulai merasa gerah dengan sikap sejumlah legislator dan fraksi di DPRD Kota Manado yang berkali-kali menggelar aksi pemboikotan terhadap agenda dewan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Jangan hanya karena jabatan dalam AKD kemudian mengorbankan masyarakat banyak. Apalagi sengaja memboikot pembahasan APBD 2015,” tegas sekretaris GAMKI Kota Manado, Ruby Rumpesak.
Dirinya menuding, dengan adanya aksi tersebut merupakan bentuk penghianatan bagi masyarakat Kota Manado yang saat ini menunggu perhatian para wakil rakyat lewat penetapan anggaran program di APBD 2015 yang pro rakyat.
“Dengan memboikot APBD berarti memboikot seluruh program pembangunan di Kota Manado. Harus diingat pada APBD tersebut, sangat banyak program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti kesehatan gratis dan perbaikan infrastruktur pasca bencana Januari lalu,” ungkapnya.
Rumpesak pun menantang komitmen lembaga DPRD Kota Manado yang sejak dilantik menyuarakan kebersamaan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan Kota Manado yang menyenangkan.
“Katanya mengedepankan asas kebersamaan. Kenapa terjadi hal seperti ini ada aksi pemboikotan agenda rakyat. Kalau benar wakil rakyat, buktikan dengan sikap profesional dan tidak menghambat pembahasan APBD. Karena masyarakat sedang menantikan produk APBD yang pro rakyat,” tandas alumnus fakultas Hukum Unsrat ini. (redaksi)