Manado, BeritaManado.com – Pungutan liar (pungli) masih terjadi di beberapa sekolah tingkat atas berdasarkan laporan aspirasi orang tua murid membuat berang Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda SH, MH.
James Karinda mendesak kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan Daerah menindaki kepala-kepala sekolah yang masih lalai dan membiarkan praktik pungli.
“Saya sangat kecewa ternyata pungli masih terjadi, padahal ketika rapat bersama kepala-kepala sekolah menengah atas beberapa waktu lalu semuanya berkomitmen tidak melakukan pungli. Uang komite itu tidak wajib, siswa dan orang tua pasti malu ketika setiap bulan ditagih uang komite,” ujar James Karinda tanpa menyebut sekolah yang dimaksud.
Sekali lagi James Karinda meminta kepada para kepala sekolah menyeriusi permasalahan pungutan liar agar tidak berdampak pada citra buruk sekolah yang dianggap mempraktikkan korupsi.
“Citra pendidikan tercoreng jika praktik pungli masuk kategori korupsi ini masih terjadi. Saya meminta kepada kepala dinas pendidikan daerah menindaki kepala sekolah terbukti sekolahnya masih melakukan pungli. Kalau tidak, saya akan laporkan kepada bapak gubernur dan wakil gubernur,” tandas James Karinda.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Grace Punuh, berjanji akan menindaklanjuti laporan dan temuan tersebut.
“Tks pak sgr kami tindak lanjuti utk cek recek dan cross cek,” tulis Kadis Grace Punuh melalui pesan WhatsApp kepada BeritaManado.com, Kamis (22/3/2018) sore.
(JerryPalohoon)
Manado, BeritaManado.com – Pungutan liar (pungli) masih terjadi di beberapa sekolah tingkat atas berdasarkan laporan aspirasi orang tua murid membuat berang Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda SH, MH.
James Karinda mendesak kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan Daerah menindaki kepala-kepala sekolah yang masih lalai dan membiarkan praktik pungli.
“Saya sangat kecewa ternyata pungli masih terjadi, padahal ketika rapat bersama kepala-kepala sekolah menengah atas beberapa waktu lalu semuanya berkomitmen tidak melakukan pungli. Uang komite itu tidak wajib, siswa dan orang tua pasti malu ketika setiap bulan ditagih uang komite,” ujar James Karinda tanpa menyebut sekolah yang dimaksud.
Sekali lagi James Karinda meminta kepada para kepala sekolah menyeriusi permasalahan pungutan liar agar tidak berdampak pada citra buruk sekolah yang dianggap mempraktikkan korupsi.
“Citra pendidikan tercoreng jika praktik pungli masuk kategori korupsi ini masih terjadi. Saya meminta kepada kepala dinas pendidikan daerah menindaki kepala sekolah terbukti sekolahnya masih melakukan pungli. Kalau tidak, saya akan laporkan kepada bapak gubernur dan wakil gubernur,” tandas James Karinda.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Grace Punuh, berjanji akan menindaklanjuti laporan dan temuan tersebut.
“Tks pak sgr kami tindak lanjuti utk cek recek dan cross cek,” tulis Kadis Grace Punuh melalui pesan WhatsApp kepada BeritaManado.com, Kamis (22/3/2018) sore.
(JerryPalohoon)