Manado – Kritik pedas diutarakan tokoh Nusa Utara, Agus Tahendung ketika penyampaian resolusi Gerakan Komponen Natif Masyarakat Adat Sulawesi Utara di DPRD Sulut, Rabu (17/5/2017).
Secara blak-blakan, Ketua masyarakat adat Sangihe Talaud ini menyoroti anggota DPRD Sulut yang tidak tanggap dengan kondisi negara akhir-akhir ini.
“Tidak ada lagi keadilan di negara ini, anggota DPRD jangan pura-pura tidur. Ketika negara dirongrong oleh pahak radikalisme, dimana anggota dewan?” ujar Agus Tahendung dengan nada tinggi di hadapan anggota DPRD, Wenny Lumentut, Teddy Kumaat, Billy Lombok, Meiva Lintang, Ivone Bentelu dan Noldy Lamalo.
Diketahui, Gerakan Komponen Natif dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara yang dipimpin Max Siso menyampaikan 5 sikap diantaranya:
1 Mendukung dan memuji sikap tegas Presiden RI, Joko Widodo membubarkan HTI sekaligus mewaspadai kelompok ormas radikal yang membahayakan Pancila dan UUD 1945.
2. Mengapresiasi sikap waspada Kepolisian dan TNI menyikapi gerakan kelompok radikalisme. Meminta Polda Sulut membubarkan organisasi radikal.
3. Mengapresiasi cara pandang para tokoh nasional tetap konsisten memelihara persaudaraan kebangsaan, NU, GP Ansor, mengemban tugas konstitusi menghadapi gerakan radikalisme, mendukung sikap IPDN Jatinangor agar ormas radikal dibubarkan.
4. Selaku komponen natif di Sulawesi Utara menolak kehadiran HTI, FPI dan organisasi radikal lain di daerah ini.
5. Mendesak DPRD Sulut tanggap dan waspada terhadap gerakan organisasi radikal termasuk penyebaran ajaran yang tidak mengindahkan kebhinekaan, kultur masyarakat dalam alam demokrasi Pancasila. (JerryPalohoon)