BeritaManado.com

Ini Alasan PT Delta PHK 512 Karyawannya

February 12
20:21 2018
RDP terkait PHK massal PT Delta

RDP terkait PHK massal PT Delta

 

Bitung – PT Delta Pasifik Indotuna melakuman PHK terhadap 512 orang karyawannya hanya karena melakukan aksi mogok kerja.

Menurut kuasa hukum PT Delta, Susilo, langkah pemecatan harus dilakukan management karena surat pemberitahuan mogok kerja menyalahi aturan Ketenagakerjaan.

“Memang buruh sudah melayangkan pemberitahuan mogok pada tanggal 31 Januari, namun mogok tersebut tidak mencantumkan waktu yang jelas sampai kapan. Sehingga kami menyimpulkan ini adalah mangkir kerja, sehingga perusahaan memPHK 512 orang,” kata Susilo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (12/02/2018).

Ia menganggap buruh yang mogok kerja pekan lalu sebagai mangkir kerja, sehingga alasan tersebut, perusahaan tidak akan membayar pesangon pekerja korban PHK.

“Untuk rekrutmen pekerja di bidang produksi yang masih memberlakukan sebagai tenaga kontrak, kami sudah mengkaji dan sesuai Undang-undang,” katanya.

Menanggapi penyampaian Susilo itu, Ketua Komisi A, Victor Tatanude menyatakan ada malpraktek penerapan hukum Ketenagakerjaan di PT Delta hingga memPHK 512 karyawannya.

“Kenapa hanya surat itu yang dijadikan acuan melakukan PHK, tak mungkin ada ada asap kalau tidak ada api,” katanya.

Harusnya kata dia, perusahaan patuh kepada aturan, sesuai tuntutan buruh yakni PT Delta tidak membayar THR saat hari raya Natal dan Idul Fitri.

“THR itu hak normatif karyawan, jika pengusaha mengabaikan artinya telah memperkosa hak-hak buruh. Apalagi perusahaan tersebut merekrut tenaga kerja kontrak atau Pekerja Waktu Tertentu, bagi pekerja di bagian produksi yang jelas dilarang dalam aturan,” katanya.

Asisten I Sekda Pemkot Bitung, Oktovianus Tumundo mengatakan, pihaknya heran dengan PT Delta, karena sudah satu tahun Pengawas dari Disnaker Provinsi Sulut, merekomendasikan para buruh ini untuk menjadi pegawai tetap.

”Sudah satu tahun tim pengawas turun dan membatalkan PKB, untuk buruh yang bekerja di bagian produksi. Namun hingga detik ini diabaikan. Peringatan sudah diberikan, dan kami akan koordinasi dengan Disnaker Provinsi dan Kementerian Tenaga Kerja, untuk sanksi kepada perusahaan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

(abinenobm)

 

 

 

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

four + 18 =