MANADO – Calon Walikota Manado, Hanny Joost Pajouw (HJP) bersama Calon Wakil Walikota Gregorius Tonny Rawung (TORA) memberi jaminan, jika dipercayakan rakyat, akan menyalurkan hak-hak para guru dan tenaga fungsional lainnya.
Terutama penyaluran yang tepat waktu untuk dana Tunjangan Sertifikasi Guru (TSG)
Kota Manado tepat waktu setiap bulan berjalan.
“Hak para guru dan semua tenaga fungsional jangan ditahan-tahan dan mengendap berbulan-bulan,” kata HJP dalam kampanye tatap muka, Selasa kemarin.
Sebab, katanya, dana TSG dan tunjangan lainnya itu sudah diplot dan tersedia di kas daerah setiap tahunnya. Karena sudah tersedia, seharusnya tidak ada cela untuk terlambat berbulan-bulan.
“Karena sudah tertata dan ada dalam kas daerah, dana tunjangan itu seharusnya dapat tersalur tepat waktu setiap bulannya, kalau ada kendala administrasi dengan system computer sekarang tidak mungkin berbulan-bulan,” kata Hanny menjelaskan.
Hal itu dipaparkan HJP setelah menerima keluhan beberapa guru di Kota Manado yang menceritakan soal penyaluran dana TSG yang selalu tertunda berbulan-bulan. Beberapa guru itu menemui HJP dan berharap, jika terpilih dapat memperjuangkan hak-hak para guru secara teratur.
“Mereka datang menemui saya langsung, dan ada juga yang menyampikan keluhan lewat SMS,” kata HJP yang baru saja melepas jabatan legislator DPRD Sulut Komisi 4 yang juga membidangi Pendidikan.
Beberapa guru keluhan mereka sama yaitu sering sekali TSG mereka terima setelah 3 – 4 bulan berjalan. Sudah hampir lima tahun ini, selalu terlambat. Alasanya selalu tidak jelas. Petugas keuangan cuma bilang terlambat, tanpa penjelasan.
“Ini kan keterlaluan. Kalau dana mo studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri cepat mo urus,” koar HJP prihatin. Menurut HJP, jika bertahun-tahun ini TSG tertahan selama berbulan-bulan pasti ada yang salah dalam pengelolaan keuangan.
“Manajemen keuangan modern yang didudukung dengan system informasi dan kumputerisasi seperti sekarang, seharusnya tidak terjadi keterlambatan berbulan-bulan,” tambahnya. HJP mengatakan, dalam hitung-hitungan normal, pada akhir tahun dana TSG itu seluruhnya sudah bisa ditransfer ke kas Pemkot. Kemudian pada bulan berjalan, Januari misalnya, proses administrasi bisa selesai dalam 6 hari, kemudian 6 hari berikutnya dilakukan verifikasi, dan enam hari berikutnya dilakukan penyaluran ke bank.
Maka minggu keempat bulan berjalan semua dana TSG sudah di rekening para guru. Dia mengatakan, tata kelola keuangan daerah baik dana rutin maupun pembangunan sudah ada system dan mekanismenya. Kalau semua taat system dan mekanismenya, keterlambatan dapat dihindari.
“Ditataran oprasional yang namanya keuangan sudah ada sistemnya. Kita taat sistem saja. Soal keuangan, jangan sampai kebijakan mengesampingkan system, itu semua sumber kekacauan,” tutur HJP pengusaha berlatarbelakang pendidikan akuntan itu.
Dia mengatakan, jika rakyat mempercayakannya, salah satu komitmennya dalam kaitan tata kelola keuangan adalah, taat system. Manajemen keuangan berbasis tehnologi informasi tanpa disusupi kebijakan di tengah jalan.
“Kebijakan hanya ada dalam wilayah publik, kalau soal keuangan tidak ada lain, semuanya patuh pada system, tidak terkecuali pemimpin tertinggi,” ujarnya. Adapun dalam kampanye putaran ke-4 di tiga titik wilayah Paal 2, Tikala dan Wenang, HJP menyampaikan keprihatinannya di sektor pendidikan. Bukan hanya soal fasilitas dan beasiswa tetapi juga hak para guru yang menentukan kualitas SDM di Manado tentunya.
Hadir dalam kampanye ini para petinggi PDIP dan Partai Nasdem yang selalu kompak, antara lain Ketua DPC PDIP Manado Richard Sualang, legislator DPRD Manado Marco Tampi, Jeffry Polii dan masih banyak lagi.(ads)
MANADO – Calon Walikota Manado, Hanny Joost Pajouw (HJP) bersama Calon Wakil Walikota Gregorius Tonny Rawung (TORA) memberi jaminan, jika dipercayakan rakyat, akan menyalurkan hak-hak para guru dan tenaga fungsional lainnya.
Terutama penyaluran yang tepat waktu untuk dana Tunjangan Sertifikasi Guru (TSG)
Kota Manado tepat waktu setiap bulan berjalan.
“Hak para guru dan semua tenaga fungsional jangan ditahan-tahan dan mengendap berbulan-bulan,” kata HJP dalam kampanye tatap muka, Selasa kemarin.
Sebab, katanya, dana TSG dan tunjangan lainnya itu sudah diplot dan tersedia di kas daerah setiap tahunnya. Karena sudah tersedia, seharusnya tidak ada cela untuk terlambat berbulan-bulan.
“Karena sudah tertata dan ada dalam kas daerah, dana tunjangan itu seharusnya dapat tersalur tepat waktu setiap bulannya, kalau ada kendala administrasi dengan system computer sekarang tidak mungkin berbulan-bulan,” kata Hanny menjelaskan.
Hal itu dipaparkan HJP setelah menerima keluhan beberapa guru di Kota Manado yang menceritakan soal penyaluran dana TSG yang selalu tertunda berbulan-bulan. Beberapa guru itu menemui HJP dan berharap, jika terpilih dapat memperjuangkan hak-hak para guru secara teratur.
“Mereka datang menemui saya langsung, dan ada juga yang menyampikan keluhan lewat SMS,” kata HJP yang baru saja melepas jabatan legislator DPRD Sulut Komisi 4 yang juga membidangi Pendidikan.
Beberapa guru keluhan mereka sama yaitu sering sekali TSG mereka terima setelah 3 – 4 bulan berjalan. Sudah hampir lima tahun ini, selalu terlambat. Alasanya selalu tidak jelas. Petugas keuangan cuma bilang terlambat, tanpa penjelasan.
“Ini kan keterlaluan. Kalau dana mo studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri cepat mo urus,” koar HJP prihatin. Menurut HJP, jika bertahun-tahun ini TSG tertahan selama berbulan-bulan pasti ada yang salah dalam pengelolaan keuangan.
“Manajemen keuangan modern yang didudukung dengan system informasi dan kumputerisasi seperti sekarang, seharusnya tidak terjadi keterlambatan berbulan-bulan,” tambahnya. HJP mengatakan, dalam hitung-hitungan normal, pada akhir tahun dana TSG itu seluruhnya sudah bisa ditransfer ke kas Pemkot. Kemudian pada bulan berjalan, Januari misalnya, proses administrasi bisa selesai dalam 6 hari, kemudian 6 hari berikutnya dilakukan verifikasi, dan enam hari berikutnya dilakukan penyaluran ke bank.
Maka minggu keempat bulan berjalan semua dana TSG sudah di rekening para guru. Dia mengatakan, tata kelola keuangan daerah baik dana rutin maupun pembangunan sudah ada system dan mekanismenya. Kalau semua taat system dan mekanismenya, keterlambatan dapat dihindari.
“Ditataran oprasional yang namanya keuangan sudah ada sistemnya. Kita taat sistem saja. Soal keuangan, jangan sampai kebijakan mengesampingkan system, itu semua sumber kekacauan,” tutur HJP pengusaha berlatarbelakang pendidikan akuntan itu.
Dia mengatakan, jika rakyat mempercayakannya, salah satu komitmennya dalam kaitan tata kelola keuangan adalah, taat system. Manajemen keuangan berbasis tehnologi informasi tanpa disusupi kebijakan di tengah jalan.
“Kebijakan hanya ada dalam wilayah publik, kalau soal keuangan tidak ada lain, semuanya patuh pada system, tidak terkecuali pemimpin tertinggi,” ujarnya. Adapun dalam kampanye putaran ke-4 di tiga titik wilayah Paal 2, Tikala dan Wenang, HJP menyampaikan keprihatinannya di sektor pendidikan. Bukan hanya soal fasilitas dan beasiswa tetapi juga hak para guru yang menentukan kualitas SDM di Manado tentunya.
Hadir dalam kampanye ini para petinggi PDIP dan Partai Nasdem yang selalu kompak, antara lain Ketua DPC PDIP Manado Richard Sualang, legislator DPRD Manado Marco Tampi, Jeffry Polii dan masih banyak lagi.(ads)