TOMOHON, beritamanado.com – Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rakor EPRA) Pemkot Tomohon di gedung ex DPPKBMD, Kamis (14/12/2017).
Lolowang dalam sambutannya mengatakan Presiden Jokowi pada 6 Desember lalu telah menyerahkan DIPA 2018 kepada menteri, pimpinan lembaga, dan seluruh gubernur. Presiden telah memberikan contoh dengan menyerahkan DIPA dilakukan lebih awal atau sebelum tahun anggaran berjalan, guna mempercepat penyerapan anggaran di tahun 2018.
“Mulai tahun 2018 nanti, akan berlaku evaluasi dan tindakan punishment and reward terhadap mandatori yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Menteri Sri Mulyani juga mengkhawatirkan rancangan anggaran daerah yang dibebani oleh ribuan program.”
“Tak lupa saya ingatkan, pada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memperhatikan surat edaran tentang jadwal menghadapi akhir tahun anggaran 2017. Batas-batas akhir dalam rangka tertib administrasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan,” kuncinya.
Kepala Baban Keuangan Daerah Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi menjelaskan bahwa realisasi penyerapan anggaran yang masih belum maksimal menjadi latar belakang dibentuknya Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) oleh Presiden. “Sampai dengan bulan November 2017, capaian realisasi keuangan sebesar Rp 490.237.871.089 (68,48 persen) dari target sebesar Rp 683.790.657.954 (95.51 persen) dengan deviasi minus 27,03 persen. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,17 persen,” ungkap Mogi.
(ReckyPelealu)
TOMOHON, beritamanado.com – Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rakor EPRA) Pemkot Tomohon di gedung ex DPPKBMD, Kamis (14/12/2017).
Lolowang dalam sambutannya mengatakan Presiden Jokowi pada 6 Desember lalu telah menyerahkan DIPA 2018 kepada menteri, pimpinan lembaga, dan seluruh gubernur. Presiden telah memberikan contoh dengan menyerahkan DIPA dilakukan lebih awal atau sebelum tahun anggaran berjalan, guna mempercepat penyerapan anggaran di tahun 2018.
“Mulai tahun 2018 nanti, akan berlaku evaluasi dan tindakan punishment and reward terhadap mandatori yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Menteri Sri Mulyani juga mengkhawatirkan rancangan anggaran daerah yang dibebani oleh ribuan program.”
“Tak lupa saya ingatkan, pada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memperhatikan surat edaran tentang jadwal menghadapi akhir tahun anggaran 2017. Batas-batas akhir dalam rangka tertib administrasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan,” kuncinya.
Kepala Baban Keuangan Daerah Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi menjelaskan bahwa realisasi penyerapan anggaran yang masih belum maksimal menjadi latar belakang dibentuknya Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) oleh Presiden. “Sampai dengan bulan November 2017, capaian realisasi keuangan sebesar Rp 490.237.871.089 (68,48 persen) dari target sebesar Rp 683.790.657.954 (95.51 persen) dengan deviasi minus 27,03 persen. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,17 persen,” ungkap Mogi.
(ReckyPelealu)