BeritaManado.com

Hadiri Paripurna, Wawali “Diserang” Anggota DPRD Bitung

July 07
20:58 2017
Paripurna Ramperda Lapora Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016

Paripurna Ramperda Lapora Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016

 

Bitung – Sejumlah anggota DPRD Kota Bitung melayangkan instrupsi saat pelaksanaan Paripurna Pembicaraan Tingkat I Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bitung 2016, Jumat (07/07/2017).

Bahkan dalam penyampaian pandangan fraksi usai Wakil Walikota (Wawali) Bitung, Maurits Mantiri memberikan sambutan atau pengantar tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bitung 2016, sejumlah anggota DPRD tetap melayangkan instrupsi mempertanyakan berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Bitung.

Mulai dari masalah pelayanan dan fasilitas kesehatan di RSUD Kota Bitung yang sangat minim, drainase di Manembo-nembo Bawah yang tak mampu menampung volume air setiap hujan karena pembangunannya yang tidak simetris.

Juga gaji guru honor yang dianggap tak manisiawi serta masalah penerimaan siswa baru yang kini menggunakan sistim zonasi juga peyerobotan lahan untuk pembangunan proyek bencana di Tandu Rusa.

Namun dari semua permasalahan itu, anggota DPRD lebih banyak mempertanyakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru karena dianggap mengancam bertambahnya siswa putus sekolah.

“Kalau ini tak segera dicarikan jalan keluar, bagaimana dengan komitmen pendidikan pasangan MaMa yang katanya semua harus sekolah sedangkan kenyataan dilapangan bertolak belakang,” kata salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Syam Panai.

Menanggapi berbagai keresahan anggota DPRD itu, Wawali langsung mengintruksikan sejumlah perangkat daerah untuk menindaklanjuti serta menyampaikan rencana dan terobosan yang akan dilakukan Pemkot kedepan.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 30 anggota DPRD yang selalu membantu kami untuk memajukan kota ini dan itu semua menjadi masukan yang positif untuk perbaikan kedepan,” katanya.

Soal penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi, Wawali meminta Kepala Dinas Pendidikan bersama kepala-kepala sekolah melakukan pertemuan dengan anggota DPRD agar bisa ikut mensosialisasikan ke masyarakat soal sistem itu.

“Namun pada intinya, kami menjamin semua lulusan di tahun ajaran baru ini akan terserap atau dengan kata lain tidak akan ada yang putus sekolah hanya karena sistim zonasi ini,” katanya.

Usia paripurna, Wawali melanjutkan pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD dan kepala perangkat daerah di ruangan VIP untuk mendiskusikan berbagai hal terkait keluhan-keluhan masyarakat yang disuarakan DPRD.(abinenobm)

 

 

 

 

 

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment