TONDANO – Tidak optimalnya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan pada tahun 2010, membuat Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar pengelolaan DAK Pendidikan, tidak lagi melalui cabang Diknas di tiap-tiap kecamatan, dan ditenderkan melainkan langsung diberikan dan dikelola oleh sekolah. Hal ini diutarakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dharma Palar, Selasa (01/03).
Menurut Palar, strategi penyaluran DAK Diknas langsung dikelola sekolah akan memangkas jalur birokrasi, yang ditengarai sering membuat banyak anggaran tak perlu keluar. Dia mencontohkan lalu, pengelolaan DAK Diknas tahun lalu, yang ditenderkan kepada kontraktor banyak yang bermasalah.
“Dana DAK Pendidikan akan maksimal jika dikelola masing-masing sekolah. Jika seperti tahun lalu, pekerjaan tidak maksimal dan terkesan dikerjakan asal-asalan,” ujarnya.
Bagi Palar, pelaksanaan pengawasan tetap akan maksimal, meski dikelola sekolah, karena banyak lembaga pengawasan, seperti inspektorat, kepolisian, kejaksaan, dan yang paling penting adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. (abm)
TONDANO – Tidak optimalnya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan pada tahun 2010, membuat Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar pengelolaan DAK Pendidikan, tidak lagi melalui cabang Diknas di tiap-tiap kecamatan, dan ditenderkan melainkan langsung diberikan dan dikelola oleh sekolah. Hal ini diutarakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dharma Palar, Selasa (01/03).
Menurut Palar, strategi penyaluran DAK Diknas langsung dikelola sekolah akan memangkas jalur birokrasi, yang ditengarai sering membuat banyak anggaran tak perlu keluar. Dia mencontohkan lalu, pengelolaan DAK Diknas tahun lalu, yang ditenderkan kepada kontraktor banyak yang bermasalah.
“Dana DAK Pendidikan akan maksimal jika dikelola masing-masing sekolah. Jika seperti tahun lalu, pekerjaan tidak maksimal dan terkesan dikerjakan asal-asalan,” ujarnya.
Bagi Palar, pelaksanaan pengawasan tetap akan maksimal, meski dikelola sekolah, karena banyak lembaga pengawasan, seperti inspektorat, kepolisian, kejaksaan, dan yang paling penting adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. (abm)