Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak menuturkan opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kota Tomohon atas hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan tahun 2013 lalu hasil perjuangan bersama di lingkup pemerintahan dalam hal pengelolahan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan.
Hal tersebut diungkapnya saat dialog bersama antara Pemkot Tomohon, BPk RI perwakilan Sulut, Polda Sulut dan para stakeholder yang dilaksanakan di aula rumah dinas walikota, Rabu (15/10/2014). “Hal ini harus tetap terus dipertahankan. Oleh karena itu kepada semua yang terlibat dalam tugas pengelolaan keuangan dalam lingkup Pemkot Tomohon kaitannya dengan pekerjaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegasnya.
Di sisi lain, A.M Bagus Pantja Putra Djaja SE MSi Ak Kepala Sub Auditorat Sulut II BPK RI Perwakilan Sulut mengatakan, tata kelola keuangan pemerintahan yang baik harus ada kesinambungan antara pemerintah dan masyarakat, publik dan pihak swasta. “Dalam pencapaian good governance harus melalui beberapa catatan diantaranya peningkatan disipiln PNS, penerapan pakta integritas, kebijakan anti korupsi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban keuangan,” ungkapnya.
Sementara itu, tim penyidik tindak pidana korupsi Polda Sulut Kompol Bertje Matindas mengungkapkan berhubungan dengan pengelolaan keuangan/barang masing-masing SKPD di pemerintahan daerah memungkinkan masuk dalam penyidikan apabila ketika dalam proses penyelenggaraan pengelolaan yang dimaksud ada penyimpangan, dipastikan akan ada peradilan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para pegawai di bidang pengelolaan keuangan dari setiap SKPD Kota Tomohon, Wakapolres Tomohon Kompol Alfianto Djojohikrat SPi dan seluruh pejabat jajaran Pemkot Tomohon. (ray)
Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak menuturkan opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kota Tomohon atas hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan tahun 2013 lalu hasil perjuangan bersama di lingkup pemerintahan dalam hal pengelolahan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan.
Hal tersebut diungkapnya saat dialog bersama antara Pemkot Tomohon, BPk RI perwakilan Sulut, Polda Sulut dan para stakeholder yang dilaksanakan di aula rumah dinas walikota, Rabu (15/10/2014). “Hal ini harus tetap terus dipertahankan. Oleh karena itu kepada semua yang terlibat dalam tugas pengelolaan keuangan dalam lingkup Pemkot Tomohon kaitannya dengan pekerjaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegasnya.
Di sisi lain, A.M Bagus Pantja Putra Djaja SE MSi Ak Kepala Sub Auditorat Sulut II BPK RI Perwakilan Sulut mengatakan, tata kelola keuangan pemerintahan yang baik harus ada kesinambungan antara pemerintah dan masyarakat, publik dan pihak swasta. “Dalam pencapaian good governance harus melalui beberapa catatan diantaranya peningkatan disipiln PNS, penerapan pakta integritas, kebijakan anti korupsi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban keuangan,” ungkapnya.
Sementara itu, tim penyidik tindak pidana korupsi Polda Sulut Kompol Bertje Matindas mengungkapkan berhubungan dengan pengelolaan keuangan/barang masing-masing SKPD di pemerintahan daerah memungkinkan masuk dalam penyidikan apabila ketika dalam proses penyelenggaraan pengelolaan yang dimaksud ada penyimpangan, dipastikan akan ada peradilan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para pegawai di bidang pengelolaan keuangan dari setiap SKPD Kota Tomohon, Wakapolres Tomohon Kompol Alfianto Djojohikrat SPi dan seluruh pejabat jajaran Pemkot Tomohon. (ray)